Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Masuk RKA, BURT Mengaku Aneh Ada Fraksi yang Menolak

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Johan Budi Sapto Pribowo merasa aneh jika ada fraksi di DPR yang menolak proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. 

Johan Budi menjelaskan seluruh fraksi yang ada di DPR sudah menyetujui rancangan kerja dan anggaran (RKA) DPR.

Meski dalam RKA tidak dijelaskan secara detail mengenai ada proyek gorden rumah dinas, tetapi secara keseluruhan RKA DPR sudah disepakati. Bahkan di dalam BURT DPR juga diisi oleh fraksi yang ada di DPR. 

Baca Juga: Proyek Gorden Dianggap Janggal, Begini Kondisi Rumah Dinas Anggota DPR

Adapun RKA DPR 2022 sebesar Rp7,9 triliun. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV Tahun 2020-2021, Jumat (9/4/2021).

"Kalau ada satu fraksi yang mengatakan kita menolak pengadaan gorden itu, harus ditanya kembali kemarin kemana. Karena di DPR yang menyetujui secara menyeluruh semua fraksi, karena ini anggaran DPR. Jadi aneh kalau ada yang fraksi menolak," ujar Johan Budi di program Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Rabu (11/5/2022).

Johan menambahkan proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR ini bukan lagi urusan fraksi. Sebab seluruh fraksi sudah menyetujui.

Namun memang dalam pengajuan RKA tidak dijelaskan secara detail ada proyek pengadaan gorden yang menjadi polemik saat ini.

Baca Juga: Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah: Terlalu Mahal, Batalkan Saja Tender Gorden Rumah Dinas DPR!

Dalam RKA DPR tersebut hanya mengajukan secara total anggaran kebutuhan DPR, sama seperti anggaran yang diajukan Kementerain/lembaga lainnya. 

Mantan juru bicara KPK ini juga membantah jika proyek gorden  diketahui oleh anggota DPR termasuk dengan harganya.

"Ada persepsi pengadaan gorden diketahui anggota DPR dan minta harga gorden sekian, bukan begitu sebenarnya prosesnya," ujar Johan. 

Baca Juga: Pemenang Tender Gorden DPR Tawar dengan Harga Tertinggi, MAKI: Tidak Wajar, Patut Dipertanyakan!

"Jadi pembahasan RKA itu tidak detail, ada renovasi rumah dinas, perlu kursi, perlu gorden tidak begitu, tetapi RKA secara keseluruhan, dan terjemahan kebutuhanya ada di Sekjen. Bisa gorden dan lain sebagainya," sambung Johan. 

Sebelumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak adanya proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR.

Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay meminta agar anggota DPR dari Fraksi PAN untuk tidak menggunakan gorden baru hasil pengadaan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR yang disorot masyarakat.

sikap Fraksi PAN itu bukanlah bentuk pembangkangan terhadap pengadaan yang dilakukan oleh pihak Setjen DPR karena penggunaan gorden berpulang ke masing-masing anggota dewan.

Baca Juga: BURT Akan Minta Kejelasan Sekjen DPR Soal Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar!

"Jadi kalau anggota kami ditawarkan untuk memakai itu saya kira masih bisa dilakukan penolakan kalau memang tidak mau pakai, itu adalah hak-hak dari anggota sendiri," ujar Saleh, Senin (9/5/2022). Dikutip dari Kompas.com. 

Pengadaan gorden di rumah dinas DPR menjadi sorotan setelah PT Bertiga Mitra Solusi ditetapkan sebagai pemenang tender. 

Penetapan PT Bertiga Mitra Solusi dinilai janggal karena perusahaan tersebut merupakan penawar dengan harga tertinggi senilai Rp43,5 miliar.

Dalam proses lelang ada 49 perserta dan mengerucut menjadi tiga perusahaan, dan diputuskan PT Bertiga Mitra sebagai pemenang lelang tender.

Baca Juga: Saleh Daulay Minta Ruang ICU Untuk Anggota DPR, Formappi: Konyol

Melansir dari laman lpses.dpr.go.id dijelaskan bahwa, PT Bertiga Mitra sebagai pemenang lelang tender pengadaan gorden dengan penawaran Rp43.577.559.594,23. 

Namun penawaran itu termasuk tinggi dibandingkan dengan dua perusahaan lain yang tersisa.

Seperti dari PT Sultan Sukses Mandiri yang menawarkan harga hanya Rp37.794.795.705,00. Sementara itu, perusahan kedua yang menawarkan lelang dengan harga rendah adalah PT. Panderman Jawa dengan tawaran Rp42.149.350.236,00.