UU TPKS: Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual Terancam 12 Tahun Penjara dan Denda Rp300 Juta

JAKARTA, KOMPAS.TV — Pejabat yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) terancam penjara 12 tahun dan atau denda Rp300 juta.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) TPKS yang baru disahkan DPR hari ini, Selasa (12/4/2022).

Dikutip KOMPAS.TV, hukuman terhadap pejabat pelaku kekerasan seksual sebagaimana tertuang dalam pasal 11 UU TPKS.

Dalam pasal tersebut, ancaman 12 tahun penjara akan dikenakan kepada pejabat yang melakukan kekerasan seksual dengan tujuan intimidasi, persekusi, dan merendahkan martabat atas alasan diskriminasi.

"Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)," bunyi poin c pasal 11 UU TPKS.

Baca Juga: RUU TPKS Disahkan, Jaringan Pembela Perempuan Minta Pemerintah Terbitkan PP dan Perpres

Berikut selengkapnya bunyi pasal 11 dalam UU TPKS:

Pasal 11

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;

b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau

c. mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Baca Juga: UU TPKS Disahkan, Elemen Perempuan Berikan Apresiasi Tinggi untuk Puan

Untuk diketahui, dalam UU TPKS ada 9 jenis kekerasan seksual yang diatur didalamnya. Meliputi, pelecehan fisik, nonfisik, kekerasan berbasis elektronik, penyiksaan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, dan perbudakan seks.

Sementara itu, diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi UU akan menjadi hadiah bagi perempuan dalam peringatan Hari Kartini pada 21 April 2022.

Demikian Puan Maharani merespons pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (7/4/2022).

"Secara khusus, pengesahan RUU TPKS akan menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut peringatan Hari Kartini, mengingat banyak korban kekerasan seksual berasal dari kalangan perempuan," kata Puan.