Wapres soal Isu Penundaan Pemilu: Mandat Saya dan Pak Jokowi Hanya sampai 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin buka suara terkait isu penundaan Pemilu 2024 yang berkembang di tengah publik. 

Ma'ruf menegaskan bahwa jabatan dirinya sebagai wakil presiden dan Joko Widodo sebagai Presiden hanya sampai 2024.

Hal ini, kata dia sesuai dengan mandat yang diberikan rakyat kepada dirinya dan Jokowi.

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres di sela kunjungan ke Balai Pelatihan Kerja (BLK) Lembang, Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/3/2022).

"Mandat yang diberikan kepada Pak Presiden dengan saya itu kan sampai 2024. Jadi kami hanya berpikir sampai 2024, tidak ada pikiran-pikiran lain," kata Ma'ruf. 

Dia menekankan bahwa saat ini dirinya dan Jokowi hanya fokus menjalankan tugas dan program Pemerintahan, khususnya pandemi Covid-19.

"Kami fokus menjalankan tugas, mempercepat upaya pemulihan sampai 2024," kata Ma'ruf menegaskan. 

Lebih lanjut, dia menuturkan tidak mau menggubris terkait isu penundaan Pemilu 2024. Mengingat, hal tersebut bukan menjadi urusan dirinya dan Presiden Jokowi.

"Jadi urusan lain bukan wilayah kami. Itu wacana yang berkembang," kata dia lagi.

Baca Juga: Ekonomi Membaik, Wapres Minta Pengusaha Bayar THR 2022 Tepat Waktu

Seperti diketahui, wacana penundaan pemilu belakangan telah bergulir di ranah publik. Pertama, oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemudian diikuti oleh elite partai politik dari sejumlah partai.

Antara lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Kendati demikian wacana ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, pengamat hingga politisi.

Di sisi lain, wacana itu telah dibantah oleh pemerintah sendiri yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Sebelumnya Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024. 

“Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak," ujarnya. 

"Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,” kata Mahfud.

Baca Juga: KPU Tegaskan Pemilu Tetap Berlangsung 2024, Bagaimana Tanggapan PKB?