Pengamat Hukum: Alasan MA Kurangi Hukuman Edhy Prabowo Tidak Logis

JAKARTA, KOMPAS.TV - Alasan majelis hakim Mahkamah Agung (MA) mengurangi vonis terdakwa Edhy Prabowo menjadi 5 tahun dinilai tidak benar. 

Majelis hakim kasasi MA yang diketuai ketua majelis Sofyan Sitompul dengan anggota majelis kasasi Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani menilai terdakwa suap izin ekspor benih lobster telah bekerja baik selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Pengamat Hukum Pidana Universitas Parahyangan Asep Iwan Iriawan menilai hakim tidak memiliki kewenangan menimbang sebuah kebijakan publik.

Baca Juga: Tanggapi Keringanan Vonis Edhy Prabowo, Pengamat Hukum: Secara Penerapan Hukum Itu Tidak Benar!

Kewenangan hakim adalah mengadili tidak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, bukan menilai kebijakan yang telah dilakukan oleh terdakwa, meski memberi harapan besar kepada masyarakat, khususnya nelayan.

Menurut Asep bukan ranah hakim menilai menteri itu baik, dan juga bukan kewenangan hakim yang memprediksi kebijakan yang dikeluarkan terdakwa baik untuk nelayan.

Asep menganggap alasan hakim dalam putusan kasasi Edhy Prabowo tidak masuk akal dan tidak sejalan dengan hukum yang logis. 

Pertimbangan hakim MA dalam memutus kasasi Edhy Prabowo jauh dari ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 24A dan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca Juga: Reaksi KPK Setelah MA Sunat Vonis Edhy Prabowo Jadi 5 Tahun Penjara

"(Pertimbagnan hakim) ini bukan kurang atau tidak tepat, menurut saya tidak benar. Sejak kapan hakim melihat kebijakan seorang di pemerintahan. Hakim itu tidak menilai kebijakan publik," ujarnya saat dihubungi KOMPAS TV di program Kompas Petang, Kamis (10/3/2022).

"Yang menilai menteri baik itu bukan kompetensi hakim, yang menilai menteri itu presiden. Hakim hanya menilai perbuatan salah benarnya atau memenuhi unsur atau tidak. Kalau hakim menilai kebijakan publik saya tidak tahu itu dari mana," sambung Asep.

Lebih lanjut Asep juga menyayangkan majelis hakim kasasi MA tidak mempertimbangkan Pasal 52 KUHP.

Baca Juga: MA Potong Hukuman Edhy Prabowo Jadi 5 Tahun Penjara, Alasan Mensejahterakan Masyarakat Lewat Lobster

Dalam pasal tersebut sangat jelas menyatakan bahwa pejabat melakukan perbuatan pidana dalam jabatannya hukuman pidananya dapat ditambah sepertiga.