Sayembara Kantor Pemerintahan di IKN Nusantara Bakal Dibuka Lagi, Ini Daftar yang Akan Dibangun

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah berencana membuka kembali sayembara untuk desain kantor pemerintahan yang akan dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. 

Gedung pemerintahan yang disayembarakan yakni gedung parlemen, kantor wakil presiden, gedung Mahkamah Agung (MA) serta tempat ibadah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan rencana sayembara gedung legislatif hingga tempat ibadah ini akan dibuka pada minggu depan atau awal Maret 2022.

Baca Juga: Jokowi Sebut Pembangunan IKN akan Dimulai dengan Reboisasi Hutan di Kawasan Inti Pemerintahan

Menurut Basuki sayembara ini untuk mendorong para arsitek di tanah air berkontribusi dalam membangun ibu kota negara baru di Kaltim.

"Mudah-mudahan minggu depan akan mengumumkan sayembara untuk gedung DPR, MPR, DPD, MA dan kantor Wapres," ujar Basuki saat acara diskusi Beranda Nusantara "Menuju Ibu Kota Negara Baru" yang disiarkan YouTube RRI Net Official, Rabu (23/2/2022). 

Basuki menambahkan dibukannya sayembara ini agar seluruh masyarakat bisa berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara. 

Ia menekankan pembangunan IKN ini bukan hanya milik kelompok, atau presiden melainkan milik rakyat Indonesia.

Baca Juga: Jokowi Ajak Masyarakat yang Suka Bersepeda dan Jalan Kaki Pindah ke IKN

Selain itu, sayembara ini juga sebagai modal agar ibu kota negara baru dapat dinikmati oleh genarasi yang akan datang.

Diharapkan dari sayembara ini muncul konsep gedung atau perkantoran tidak seperti saat ini yang penuh dengan blok-blok ruang kerja. 

"Mungkin generasi muda sudah enggak mau lagi di kantor yang blok-blok gedung-gedung, dia bisa sharing bentuknya. Teatrikal misalnya kan itu transparansi juga sehingga menerima tamu tidak lagi tertutup," ujar Basuki.

Baca Juga: Peringati 70 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia dan Jerman Rilis Logo Hasil Sayembara

Lebih lanjut Basuki menjelaskan tahap awal pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan dimulai dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). 

Luas lahan untuk pembangunan KIPP yakni 6.671 hektar. Di lahan tersebut nantinya dibangun tiga klaster yakni KIPP, kawasan inti pendidikan dan kawasan inti kesehatan.

Menurut Basuki, masing-masing klaster akan dikolaborasi dengan hunian dan komersial. Tujuannya agar IKN tidak menjadi kota pemerintahan yang sepi.

Di klaster KIPP akan dibangun Istana Negara, kantor wakil presiden, gedung Mahkamah Agung dan gedung parlemen, kantor kementerian koordinator serta kantor pemerintah lainnya. 

Baca Juga: Jokowi: yang Senang Naik Mobil BBM Fosil, Jangan Pindah ke IKN Nusantara

"Nanti 70 persen harus hijau. 20 sampai 30 persen itulah yang hanya bangunan. Jadi, itu semua akan menjadi memang kota baru seperti yang disampaikan Pak Presiden," ujar Basuki.