Dapat Anggaran Pertahanan Besar, Prabowo: Jangan Sampai Ada Kebocoran

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mewanti-wanti jajarannya agar tidak ada kebocoran anggaran pertahanan.

Prabowo menyatakan anggaran pertahanan saat ini termasuk tinggi. Hal ini menjadi tanggung jawab yang harus dijaga.

Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak ingin bujet pertahanan yang besar terkuras dengan tidak jelas lantaran adanya kebocoran.

"Anggaran pertahanan termasuk tertinggi. Hal itu merupakan tanggung jawab yang harus dijaga. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran anggaran. Hal ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita kepada negara," ujar Prabowo saat membuka Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kemhan RI Tahun 2021 di Kemhan, Kamis (17/2/2022). Dikutip dari Antara.

Baca Juga: 42 Jet Tempur Sudah Dibeli dari Prancis, Prabowo Rencanakan 36 Unit Lainnya Akan dari AS

Prabowo juga mengingatkan jajaran Kemhan senantiasa melakukan perbaikan agar pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dapat disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Ia juga meminta hasil tiga kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga tahun tetap dijaga. 

Adapun tujuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang dilakukan BPK salah satunya ialah memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPK akan memeriksa masing-masing unit organisasi selama 90 hari, di mana pemeriksaan telah dimulai sejak 31 Januari 2022.

Baca Juga: Indonesia Borong Jet Dassault Rafale, Jet Tempur Berspesifikasi Tinggi dari Prancis

"Satuan kerja di Kemhan agar senantiasa berkoordinasi dan menyiapkan data dukung dan informasi yang diperlukan tim pemeriksa BPK RI guna mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan serta akuntabel," ujar Prabowo.

Di kesempatan yang sama Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Bidang Polhukam BPK Hendra Susanto menjelaskan ada empat kriteria pemberian opini atas laporan keuangan.

Pertama sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedua, kecukupan pengungkapan, ketiga efektivitas sistem pengendalian internal.

Baca Juga: DIALOG - Membahas Kado Jokowi untuk TNI, Anggaran Pertahanan Naik [2]

"Terakhir kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," ujar Hendra 

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan LK Kemhan tahun 2021 dan laporan hasil pemeriksaan kinerja keamanan pertahanan siber Kemhan dan TNI. 

Serta Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa pada unit organisasi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dari Hendra kepada Prabowo.

Turut hadir dalam acara tersebut ialah Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Baca Juga: Anggota Komisi DPR Minta Pembelian Alutsista Diikuti oleh Penguatan Industri Dalam Negeri

Kemudian, Wakil Menteri Pertahanan M Herindra, Sekretaris Jenderal Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Inspektur Jenderal Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, serta Inspektur Jenderal TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono.

Acara yang berlangsung secara hybrid itu tersebut juga diikuti secara daring oleh pejabat Eselon I dan II bidang perencanaan dan keuangan jajaran TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.