Jokowi: Sejak 2015 Penyaluran Dana Desa Rp400,1 Triliun, Kok Pada Diem, Kaget?

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo mengatakan, penyaluran dana desa sejak 2015 sudah mencapai Rp400,1 triliun.

Hal tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah yang berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dari perbatasan, dari Desa dan bukan Jawa sentris tetapi Indonesia sentris.

Dalam pembangunan, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah tidak hanya membangun tol, pelabuhan, dan bandara tetapi juga membangun jalan-jalan di desa hingga memperbaiki pasar-pasar rakyat yang ada di desa-desa.

“Perlu saya ingatkan bahwa Penyaluran dana desa sejak tahun 2015 sampai saat ini kita sudah menyalurkan Rp400,1 Triliun, kok pada diem, kaget? Rp400,1 Triliun mulai dari 2015, Rp20,8 triliun, 2016 Rp46,7 triliun, 2017 Rp59,8 triliun, 2018 Rp59,8 triliun, 2019 Rp69,8 triliun dan 2020 Rp71,1 triliun dan terakhir 2021 Rp72 Triliun, totalnya tadi Rp400, 1 triliun,” ucap Presiden Jokowi pada Peluncuran Sertifikat Badan Hukum dan Peresmian Pembukaan Rakornas BUM Desa, Senin (20/12/2021).

Presiden Jokowi menuturkan jika melihat APBD Desa, peningkatan sangat drastis sekali. Pada 2014, rata-rata APBD desa Rp329 juta sementara tahun 2015 naik menjadi Rp701 juta, dan 2021 Rp6,1 miliar.

Baca Juga: Jokowi Ingatkan BUMN dan Swasta Libatkan BUM Desa: Rakyat Jangan Hanya Dijadikan Penonton

“Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit jumlahnya sangat besar sekali. Sekali lagi, Rp400,1 triliun itu gede sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelolanya tidak baik, bisa lari kemana-mana, ini perlu saya ingatkan,” ujarnya menegaskan.

Hingga kini, Jokowi sesuai data yang dimilikinya menyampaikan fisik (jalan desa) yang sudah terbangun mencapai 227.000 km.

Sementara untuk embung-embung yang kecil 4.500 unit, irigasi 71.000 unit, jembatan 1,3 juta meter, pasar desa 10.300 unit, BUM desa 57.200 unit, air bersih juga 1,2 juta Km, Posyandu 38.000 unit, Polindes 12.000 unit, drainase 38 juta meter, sumur 59.000 unit, PAUD 56000 unit.

“Yang sangat drastis adalah kenaikan dari Bumbu Desa, naik 600%, tepatnya 606%, dari yang 2014 81.00 melompat menjadi 57.200 bumdesa,” ucap Jokowi.

“Tapi jangan kita terpaku kepada jumlahnya. kualitas aktivitas kualitas kegiatan yang ada di dalamnya harus betul-betul, di lapangan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat oleh rakyat kita. Jangan banyak dapat sertifikat badan hukum kemudian buat plang.”

Dalam pernyataan, Jokowi berharap BUM desa betul-betul bisa memberikan manfaat ekonomi masyarakat.

“Harus mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Jangan sampai justru mematikan usaha yang telah ada, misalnya ini di desa udah ada toko kecil-kecil 5-10, Bumdesa malah buat toko yang gede, yang 10 mati yang ini hidup baik, ini yang nggak bener,” ujarnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi akan Buka Muktamar NU ke-34 di Lampung

“Bukan itu, saudara-saudara semuanya harus bisa memacu men-trigger agar yang 10 ini bisa menjadi 20 atau yang 10 itu tadi dari kecil menjadi menengah atau menjadi besar tugas-tugas itu yang kita inginkan bukan mematikan yang sudah ada,” tegas Jokowi.

Selain itu, Jokowi mendorong BUM desa berorientasi pada pembentukan usaha baru yang belum ada tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana mentriger, memacu agar ada usaha-usaha baru di masyarakat yang belum ada tapi dibutuhkan.

“Sehingga masyarakat tidak harus ke Kota Kecamatan, masyarakat di desa tidak harus kota Kabupaten cukup di desa itu sudah terpenuhi,” ujarnya.

Presiden Jokowi lebih lanjut juga berharap agar BUM desa bisa bisa mengkonsolidasikan usaha rakyat untuk memudahkan pasokan.

Misalnya, pembeliaan pupuk atau bekerja sama dengan pihak perkerbunan dengan mengambil peran di kegiatan transportasinya.

“Saya nanti akan pesan kepada usaha swasta maupun BUMN baik perkebunan pertambangan dan lain-lain yang ada di daerah yang ada di desa untuk mengikutkan Bumdesa dalam kegiatan-kegiatan mereka, jangan yang di desa hanya hanya jadi penonton, lalu lalang truk, lalu lalang,” ucapnya.