KPK Dalami Perusahaan Tambang Amran Sulaiman Pada Kasus Korupsi yang Rugikan Negara Rp2,7 T

Untuk kedua saksi tersebut, penyidik KPK mendalami terkait pengurusan Izin Usaha Pertambanga di Kabupaten Konawe Utara.

Kerugian negara

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka pada 3 Oktober 2017. 

Aswad selaku Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan periode 2011-2016 itu diduga menerima suap sebesar Rp13 miliar.

Baca Juga: KPK Tetapkan Mantan Bupati Konawe Utara Jadi Tersangka

Suap tersebut berasal dari sejumlah pengusaha yang diberikan izin pertambangan. Aswad juga diduga telah menyebabkan kerugian negara Rp2,7 triliun.

Indikasi kerugian negara ini dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

Aswad diduga menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara pada 2007-2014.

Aswad disebut mencabut sepihak kuasa pertambangan yang mayoritas dikuasai PT Aneka Tambang (Antam). 

Baca Juga: Polisi Tetapkan 5 Koordinator Pembakar Pabrik Smelter Nikel di Konawe

Di sisi lain, dia menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan hingga diterbitkan 30 surat keputusan. Dari seluruh izin yang diterbitkan, beberapa telah sampai tahap produksi hingga diekspor. 

Perbuatan itu berlangsung hingga 2014. Aswad diduga menerima Rp13 miliar dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Aswad dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.