Kepala Bakamla Tawarkan Konsep Nelayan Nasional Indonesia untuk Atasi Persoalan di Natuna Utara

Terkait sengketa China dengan negara-negara ASEAN diputuskan bahwa negeri Tirai Bambu itu tidak memiliki hak atas Laut China Selatan.

Kendati demikian, sejak 2016 kapal-kapal dari negara China selalu hadir di Perairan Natuna Utara.

Oleh karena itu Bakamla memandang perlu keterlibatan nelayan di Natuna untuk bersama menjaga wilayah kedaulatan tanah air.

Konsep NNI nantinya setiap nelayan yang bergabung tidak dibekali senjata. Tetapi, NNI akan menjadi kepanjangan tangan aparat penegak hukum.

"Mereka tetap nelayan. Tugasnya mencari ikan, tapi ada support dari pemerintah dan mereka juga kepanjangan tangan dari aparat penegak hukum. Bisa melaporkan dan lain sebagainya," paparnya.

Konsep NNI, kata Aan juga sebagai bentuk kehadiran simbol negara seperti AL, Bakamla, dan KKP.

"Ini harus hadir bahwa hak berdaulat kita harus dijaga," lanjutnya.

Selain konsep NNI, Aan ada dua konsep lain, yaitu perlu adanya keterlibatan pihak lain seperti akademisi dan ekonom terkait pemanfaatan landas kontinen.

Seperti yang dilakukan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu dengan melakukan drilling di landas kontinen.

"Pemanfaatan landas kontinen sebagai bentuk hak berdaulat untuk dimanfaatkan. Sebab sejauh ini belum pernah," tambahnya.

"Kami siap (Bakamla, AL, KKP) untuk mengawal juga mengamankan nelayan dan ESDM dalam memanfaatkan hak berdaulat kita baik di kolom air ZEE dan landas kontinen."

Baca Juga: Kapal Perang China Berkeliaran di Laut Natuna, Puan: Pemerintah Harus Layangkan Protes!

Selanjutnya, Aan memandang penting keterlibatan diplomasi dalam persoalan ini. Sebab, jika di Natuna Utara hanya memasang simbol negara tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan.

"Ini tidak selesai masalah ini akan terus terulang dan terulang, makanya harus paralel," pungkasnya.