Kompas TV nasional politik

Bocoran Reshuffle Kabinet, Joman: Jangan sampai Presiden Tinggalkan Legacy Buruk

Kompas.tv - 7 September 2021, 21:57 WIB
bocoran-reshuffle-kabinet-joman-jangan-sampai-presiden-tinggalkan-legacy-buruk
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengumumkan perpanjangan PPKM dengan sejumlah daerah yang kini turun level hingga 30 Agustus 2021, Senin (23/8/2021). (Sumber: YouTube/Sekretariat Presiden)
Penulis : Fadhilah | Editor : Vyara Lestari

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin santer belakangan ini. Banyak yang memprediksi bahwa perombakan kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin ini akan berlangsung September hingga Oktober 2021 mendatang.

Jokowi disebut sedang menimbang-nimbang tokoh yang akan dipilih menjadi pembantu Presiden nanti. 

"Info yang kita dapat dalam waktu dekat sih (reshuffle kabinet), tapi paling lambat ya Oktober ini," kata Ketua relawan Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer kepada Kompas TV, Selasa (7/9/2021). 

Imanuel sendiri mengaku mendukung Jokowi untuk segera melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju bagi menteri-menteri yang berkinerja kurang maksimal.

“Jangan gambling (berjudi) kepada menteri yang berkinerja buruk. Jadi harapan kami, segera lah reshuffle kabinet,” ujar Immanuel.

Baca Juga: Soal Reshuffle, Relawan Jokowi : Ada Pembantu Presiden yang Sibuk Pasang Baliho

Menteri Layak Diganti

Meski demikian, Immanuel tidak menjelaskan lebih lanjut siapa-siapa saja menteri yang layak diganti dari kursi Kabinet Indonesia Maju.

Ia hanya memberi sindiran bahwa yang layak diganti adalah menteri yang menurutnya sering jalan-jalan ke luar negeri dan sibuk pasang baliho.

Seperti diketahui, Menteri Kabinet Indonesia Maju yang pernah bepergian ke luar negeri di tengah situasi pandemi Covid-19 adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Saat itu, bahkan Presiden Jokowi merespons dengan mengeluarkan larangan bepergian bagi menterinya kecuali untuk Menlu Retno Marsudi.

Sementara, menteri yang sibuk pasang baliho diduga kuat adalah Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Kita lihat para pembantunya, yang satu sibuk jalan-jalan keluar negeri, yang satu sibuk pasang baliho, yang jelas tidak ada yang berkaitan dengan kerja-kerja yang selama ini digaungkan Presiden berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.

Dalam pendapatnya, Immanuel menuturkan, seharusnya Kabinet Indonesia Maju diisi oleh sosok yang betul-betul mendukung Presiden Jokowi. Sehingga pada periode kedua ini, Presiden Jokowi bisa memberikan kebijakan yang terbaik bagi rakyat Indonesia.

“Karena periodik kedua ini jangan sampai presiden meninggalkan legacy (warisan) yang buruk,” tegasnya.

Jangan Politis tapi Berbasis Kinerja

Sementara itu, pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan bahwa apabila Presiden Joko Widodo ingin merombak kabinetnya, maka perlu dipastikan menteri yang akan dipilih bisa bekerja, dan bukan sekadar memasukkan menteri untuk memperbesar koalisi.

“Apabila terjadi reshuffle, jangan sampai hanya bersifat politik memasukkan kepentingan partai politik tertentu. Lakukanlah reshuffle berbasis kinerja,” kata Yunarto Wijaya dalam video yang diterima Kompas TV, Kamis (26/8/2021).

Dia menegaskan, pemilihan menteri yang benar-benar bisa bekerja memang harus dipastikan, karena kondisi bangsa saat ini sedang sulit. Seperti diketahui, Indonesia sampai saat ini masih berjuang untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Baca Juga: Pesan Relawan untuk Jokowi: Jangan Gambling kepada Menteri Berkinerja Buruk, Segera Reshuffle

Selain itu, kata Yunarto, dalam melakukan perombakan kabinet, Presiden juga harus memiliki keberanian mengevaluasi kinerja menteri dari partai anggota koalisi yang lama.

Sehingga setelah perombakan dilakukan, kinerja pemerintahan menjadi lebih baik dan menjamin citra positif pemerintahan.

"Koalisi Tak Berkeringat"

Sebab menurut Yunarto, bukan tidak mungkin rencana masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai bagian dari pemerintahan justru bakal mendapat penolakan dari partai-partai lama yang sudah lebih dulu bergabung di pemerintahan.

Partai-partai politik lama belum tentu bisa menerima kehadiran anggota koalisi baru yang tidak “berkeringat” memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

 



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x