Kompas TV nasional politik

Giring Bocorkan Isi Pertemuan Petinggi Partai Koalisi Nonparlemen dengan Jokowi

Kompas.tv - 2 September 2021, 04:35 WIB
giring-bocorkan-isi-pertemuan-petinggi-partai-koalisi-nonparlemen-dengan-jokowi
Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha dulu dikenal sebagai Giring Nidji. (Sumber: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI)
Penulis : Fadhilah | Editor : Vyara Lestari

Aspirasi PPKM di Bali

Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut, PSI juga memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan di Bali.

Menurut PSI, pengusaha kecil yang bergatung pada pariwisata harus tutup total karena kebijakan PPKM.

Giring mengatakan, dirinya sudah beberapa waktu di Bali saat undangan dari Presiden Jokowi datang. Selama dirinya di Bali terlihat sekali dampak dari PPKM ini kepada ekonomi.

Legian, Popies, Kuta Seminyak, dan tempat-tempat lain yang semula sangat menggerakkan ekonomi pariwisata sekarang tutup total.

Dia pun berharap kebijakan PPKM yang diambil pemerintah bisa membantu mendorong agar dunia usaha bisa pulih dan bangkit kembali.

“Saya membawa aspirasi dari warga Bali agar semoga karantina dari penerbangan internasional dilakukan di Bali, bukan di Jakarta. Agar occupancy dari puluhan ribu kamar hotel di sana dapat mulai terisi oleh turis-turis yang dikarantina,” ujar Giring.

Mendengar usulan ini, Presiden Jokowi mengatakan akan membahasnya di sidang kabinet.

Baca Juga: Akui Serial Sianida Dibuat Tanpa Izinnya, Keluarga Mirna: Kami Sudah Menutup Luka Lama

Presiden Jokowi saat menggelar pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal dari 7 partai koalisi pemerintah. (Sumber: Istimewa)

Pertemuan dengan Parpol Parlemen

Adapun sebelumnya, Presiden Jokowi juga sempat mengundang tujuh ketum dan sekjen partai pengisi parlemen Senayan ke Istana, Rabu (25/8/2021).

Ada lima poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama soal penanganan pandemi Covid-19, capaian, tantangan dan tolok ukur yang digunakan pemerintah.

Kedua terkait perekomian nasional yang juga berhubungan dengan capaian makro ekonomi nasional dan tantangan-tantangan ekonomi nasional.

Ketiga mengenai strategi ekonomi dan bisnis negara.

Keempat soal tata negara, otonomi daerah dan sistem pemerintahan akibat pandemi Covid-19. Kelima atau terakhir, terkait pembangunan Ibu Kota Negara baru.



Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


VOD

Menyoroti Pro-Kontra RUU Penyiaran

16 Juni 2024, 07:06 WIB

Close Ads x