LaporCovid-19 Minta Pejabat yang Sudah Disuntik Vaksin Booster Mundur dari Jabatannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Relawan LaporCovid-19, Andika Ramadhan, meminta adanya sanksi tegas dari pemerintah pusat terkait dengan kabar mengenai pejabat yang sudah mendapatkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. 

"Kami mendesak sanksi yang tegas dari pemerintah pusat, Kemenkes, terutama agar pejabat yang serakah itu mendapat hukuman," kata Andika kepada Kompas.tv, Rabu (25/8/2021). 

Andika menambahkan, pejabat tersebut lebih baik mundur dari jabatannya karena dinilai tidak punya empati dan cacat moral. 

"Mundur saja dari jabatannya itu, pejabat itu tidak punya empati dan cacat moral," kata Andika. 

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pejabat diduga telah mendapat suntikan vaksin booster atau vaksin ketiga.

Baca Juga: Heboh Banyak Pejabat Sudah Disuntik Booster Vaksin, Melanggar Aturan Kemenkes?

Hal itu diketahui melalui obrolan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah pejabat saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (24/8/2021).

Usai meninjau vaksinasi, Jokowi sempat berbincang dengan para pejabat yang mendampinginya.

Di antaranya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Diketahui, tidak hanya Andi Harun, Gubernur Kaltim Isran Noor, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga telah menerima vaksin booster. 

Hanya saja, booster yang diterima berbeda-beda. Panglima TNI dan Prabowo mendapatkan booster vaksin Nusantara yang dikembangkan dokter Terawan, sementara Isran Noor menggunakan Moderna.

Baca Juga: LaporCovid-19: Penyuntikan Booster untuk Non-nakes adalah Keserakahan dan Contoh Buruk

Pihak LaporCovid-19 menilai apa yang dilakukan pejabat itu mencederai keadilan dan merupakan tabiat yang serakah.