Kompas TV nasional hukum

Pedagang Angkringan Gugat Presiden Jokowi karena PPKM dan Minta Luhut Dicopot

Kompas.tv - 12 Agustus 2021, 19:12 WIB
pedagang-angkringan-gugat-presiden-jokowi-karena-ppkm-dan-minta-luhut-dicopot
Presiden Jokowi berpesan pada masyarakat untuk berkorban meniru Nabi Ibrahim dalam Takbir Akbar Hari Raya Idul Adha 1442 H, Senin (19/7/2021). (Sumber: Youtube/Sekretariat Presiden)
Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Gading Persada

"Kami tentu mengapresiasi langkah hukum yang dipilih oleh setiap warga negara apalagi di dalam situasi yang seperti hari ini untuk menyampaikan keberatan lewat jalur hukum tentu lebih baik," ucap Faldo dalam sebuah video yang diterima Kompas TV (12/8).

Adapun isi gugatan Muhammad Aslam dilansir dari situs PTUN Jakarta sebagai berikut:

Baca Juga: Penyekatan PPKM Ditiadakan, Ini Pantauan Penerapan Ganjil-Genap di Jakarta

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat atas:

- Tindakan Tergugat memutuskan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau dengan istilah apapun yang tidak sesuai dengan Pembatasan Kegiatan yang ditentukan dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

- Tindakan Tergugat atas penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Koordinator Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanggulangan Pandemi Covid 19.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan, yakni:

- Mewajibkan Tergugat menghentikan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau dengan istilah apa pun yang tidak sesuai dengan Pembatasan Kegiatan yang ditentukan dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

- Mewajibkan dengan mencopot Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yakni Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

4. Mewajibkan kepada Pemerintah untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan perhitungan pendapatan Rp300.000. (weekday) dan1.000.000 (weekend) terhitung sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarkat Darurat tanggal 3 Juli 2021 hingga dihentikannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan Istilah apapun yang tidak sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, melalui Putusan ini.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Baca Juga: Sebanyak 8,8 Juta Keluarga Bakal Segera Terima Bansos Beras PPKM Tahap II



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x