Gaji Anggota Fraksi PKS Kembali Dipotong

JAKARTA, KOMPAS.TV - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali melakukan pemotongan gaji kepada anggota legislatifnya mulai dari pusat hingga daerah. 

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengungkapkan pemotongan gaji yang berlaku untuk bulan Agustus 2021 ini dilakukan guna membantu warga yang terpapar dan terdampak Covid-19. 

"Fraksi PKS kembali memotong gaji anggotanya dari pusat hingga daerah sebagai bentuk solidaritas sosial, empati, dan gotong royong agar dapat membantu rakyat lebih luas lagi,” kata Jazuli, dikutip dari ANTARA, Minggu (8/8/2021). 

Jazuli mengatakan sejak pandemi Covid-19, Fraksi PKS sudah kesekian kalinya memotong gaji anggotanya untuk membantu masyarakat yang terdampak. 

Sementara itu, pemotongan gaji pada kali ini, kata dia, akan digunakan untuk pengadaan bantuan sosial dan disalurkan kepada rakyat terpapar Covid-19.

Bantuan sosial tersebut, lanjut Jazuli, dalam bentuk penyediaan paket sembako dan makanan bagi pasien isolasi mandiri (isoman).

Di sisi lain, Ketua Fraksi PKS bersyukur banyak elemen masyarakat, relawan, dan organisasi sosial yang menunjukkan solidaritas sosial di tengah pandemi saat ini.

Baca Juga: PKS: Anggaran Harusnya Fokus Penanganan Covid-19, Bukan Malah Cat Pesawat Presiden

Ada yang membantu ambulance, oksigen, APD, menyediakan makanan bagi pasien isoman, hingga mengadakan rumah sakit lapangan/darurat.

“Solidaritas sosial, empati, kepedulian dan gotong royong ini benar-benar kita butuhkan di masa pandemi ini. Inilah karakter dan jati diri bangsa Indonesia," tegasnya,

Dia juga mengatakan PKS berkomitmen menjadi bagian yang akan terus menghidupkannya hingga wabah ini benar-benar dapat diatasi. 

Meski demikian, Jazuli mengatakan hingga kini masih banyak keluhan dari rakyat yang disampaikan maupun disaksikan langsung oleh aleg-aleg PKS tentang sulitnya kondisi mereka dalam mengakses layanan kesehatan maupun bantuan sosial untuk menopang penghidupan.

Sebab itu, Fraksi PKS di DPR, lanjut dia, terus mendesak pemerintah agar menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama.

"Sistem dan layanan kesehatan harus ditingkatkan, sementara bantuan sosial untuk rakyat harus merata berdasarkan basis data yang valid dan akurat, agar bansos benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan." tegasnya.

Baca Juga: PKS Imbau Anies Tak Buru-buru Longgarkan Pembatasan Kegiatan di Jakarta