Kompas TV nasional politik

PKS Imbau Anies Tak Buru-buru Longgarkan Pembatasan Kegiatan di Jakarta

Senin, 2 Agustus 2021 | 08:35 WIB
pks-imbau-anies-tak-buru-buru-longgarkan-pembatasan-kegiatan-di-jakarta
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam interupsinya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 di Ruang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2021). (Sumber: dpr.go.id)

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani mengimbau kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tak tergesa-gesa melakukan pelonggaran pembatasan kegiatan di Ibu Kota. Sebab, bila ingin melakukan pelonggaran tentu harus disampaikan dengan ukuran kuantitatif yang merujuk pada indikator laju penularan. 

"Memang ada tren penurunan baik jumlah kasus harian maupun kematian, namun perlu dicatat bahwa kasus harian di DKI masih tinggi, yakni sekitar 3 ribu kasus per hari," kata Netty kepada KOMPAS TV, Senin (2/8/2021). 

Selain itu, positivity rate di DKI Jakarta masih berkisar 15 persen per hari, padahal standar aman World Health Organization (WHO) maksimum lima persen. Kemudian, keterisian rumah sakit oleh pasien Covid-19 juga masih di atas 70 persen, sedangkan standar aman WHO 60 persen. 

Baca Juga: Anies Baswedan: Kegiatan di DKI Jakarta Bisa Dimulai lagi Kalau..

"Jadi, sebaiknya Pemprov DKI tidak tergesa-gesa dan tetap mengedepankan indikator yang jelas dan terukur," ujarnya. 

Anggota Komisi IX DPR ini menyebut vaksinasi tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan pelonggaran karena sampai sekarang Indonesia belum berhasil mencapai herd immunity. 

"Kita perlu berkaca pada Bali, meski menjadi salah satu provinsi yang cakupan vaksinasinya tertinggi, tapi kasus aktif dan harian di Bali juga salah satu yang tertinggi," kata dia. 

Menurut dia, harus ada koordinasi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dalam melakukan pelonggaran kegiatan tersebut. 

"Pemerintah pusatlah yang harusnya memimpin dan memegang kendali karena kebijakan pelonggaran ini. Kalau DKI melakukan pelonggaran, bagaimana dengan Banten, Depok, Bogor, dan daerah penyangga lainnya. Ini tentu memerlukan koordinasi lintas daerah," katanya. 

Sebelumnya, Anies menjelaskan, latar belakang vaksinasi jadi syarat berkegiatan tidak lepas dari pertimbangan kemanfaatan vaksin dari hasil riset dan fakta di lapangan.

Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:54
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19