Presiden Jokowi Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Public Virtue Research Institute (PVRI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberhentikan 51 pegawai lembaga antirasuah.

Selain itu, PVRI juga meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) transparan dengan membuka hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) para pegawai KPK.

Baca Juga: Butuh Kekuatan Masyarakat Sipil untuk Perkuat KPK, Busyro Muqoddas: Jangan Berharap pada Negara

“Kami juga mendesak BKN agar membuka dokumen TWK. Presiden juga harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak-hak pegawai KPK dalam proses TWK,” kata Deputi Direktur PVRI, Anita Wahid, dalam keterangan resminya pada Minggu (20/6/2021).

Anita menilai pemberhentian 51 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK itu merupakan gejala regresi demokrasi yang terjadi saat ini.

“Pemberhentian pegawai KPK merupakan gejala regresi demokrasi yang menumpulkan institusi dan pemberantasan korupsi di Indonesia," ujarnya.

Karena sebab itu, mengakibatkan kekuasaan pusat maupun daerah akan semakin sulit dikontrol.

Baca Juga: Tanggapi Tes TWK KPK, Budayawan Franz Magnis: Pancasila dan Agama Bukan Hal yang Mesti Dibenturkan

"Kami desak Presiden Jokowi untuk membatalkan keputusan tersebut,” ucap Anita Wahid.

Sementara itu, Peneliti PVRI, Naufal Rofi, mencatat pihak kepolisian selama ini menunjukkan sikap bungkam pada serangan maupun teror yang dihadapi sejumlah pegawai KPK dan aktivis antikorupsi.

Dalam catatan PVRI sejak tahun 2015 hingga 2019, ada delapan kasus kekerasan dan ancaman yang dialami pegawai KPK yang tidak didalami Polri.

“PVRI mencatat sejak 2015 smpai 2019 terdapat delapan kasus kekerasan dan ancaman yang dialami pegawai KPK," ujar Naufal.

Baca Juga: Komnas HAM Tunggu 4 Pimpinan KPK Lain Klarifikasi soal TWK, Ali Fikri: Nurul Ghufron Cukup Mewakili

"Mulai dari ancaman pembunuhan, penangkapan, pencurian, ancaman bom, serangan fisik sampai percobaan penculikan. Baru-baru ini ancaman terjadi melalui peretasan hingga doxing."

Diketahui, 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos dalam asesmen TWK sebagai syarat alih status kepegawaiannya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Setelah Presiden Joko Widodo meminta agar hasil tersebut tidak digunakan sebagai dasar pemberhentian pegawai, KPK dan BKN bersama sejumlah lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan tes tersebut melakukan rapat koordinasi.

Rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk memberi kesempatan pada 24 pegawai KPK dapat menjadi ASN setelah melewati pendidikan wawasan kebangsaan. Sementara 51 sisanya tetap dinyatakan tidak lolos karena dianggap memiliki rapor merah.

Baca Juga: MAKI Minta Komnas HAM Panggil Pimpinan KPK Lainnya untuk Gali Siapa Inisiator TWK

Konsekuensi dari 51 pegawai yang tetap dinyatakan tak lolos itu adalah tidak dapat menjadi ASN, dan tidak bisa lagi bergabung menjadi pegawai KPK.

Beberapa di antara mereka yang tak lolos adalah penyidik yang dikenal terbiasa terlibat dalam pengungkapan korupsi kelas kakap seperti Novel Baswedan, dan Andre Nainggolan.

Penyelidik yang dikenal dengan sebutan ‘raja OTT’ Harun Al Rashid juga disebut tak lolos dalam tes tersebut.

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak, KPK Batasi Kunjungan Rutan