Kompas TV nasional hukum

MAKI Minta Komnas HAM Panggil Pimpinan KPK Lainnya untuk Gali Siapa Inisiator TWK

Jumat, 18 Juni 2021 | 21:56 WIB
maki-minta-komnas-ham-panggil-pimpinan-kpk-lainnya-untuk-gali-siapa-inisiator-twk
Konferensi Pers KPK terkait pelantikan ASN. Konferensi pers dilaksanakan pada Selasa sore 1 Juni 2021, pukul 17:00 WIB. Konferensi pers langsung dipimpin oleh Ketua KPK Firli Bahuri. (Sumber: Bimo Wicaksana / Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) minta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya.

Pasalnya, dalam keterangan Komisioner KPK Nurul Ghufron yang kehadirannya mewakili Pimpinan KPK lainnya, ada sejumlah hal yang tidak diketahuinya soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Demikian Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan kepada Kompas TV, Jumat (18/6/2021).

“Saya percaya apa yang disampaikan Komnas HAM bahwa Pak Gufron tidak paham tentang ide ataupun yang punya inisiatif membuat TWK, soal Pak Ghufron membantah ya karena itu harus bantah saja,” kata Boyamin Saiman.

“Tapi saya percaya Komnas HAM kalau Pak Ghufron memang tidak tahu menahu atau minim pengetahuannya tentang TWK. Maka Komnas HAM memang harus melakukan pemanggilan terhadap pimpinan yang lain,” tambahnya.

Baca Juga: Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak, KPK Batasi Kunjungan Rutan

Dalam pernyataannya, Boyamin mengatakan Komnas HAM harus bersikap tegas sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mendapat kejelasan dari Pimpinan KPK lainnya.

Apabila, sambung Boyamin, tidak ada keinginan dari Pimpinan KPK lainnya untuk melakukan klarifikasi di Komnas HAM terkait TWK Pegawai KPK.

“Kalau mereka tetap tidak datang, ya menggunakan pasal kewenangan Komnas HAM, yaitu lewat pengadilan untuk memerintahkan upaya paksa. Jadi itu pun harus segera dilakukan. Jangan menunggu sampai akhir bulan,” ujarnya.

“Biasanya kalau dipanggil sekali lagi enggak datang, ya berarti urus ke pengadilan. Soal nanti pelaksanaannya bagaimana serahkan ke penegak hukum, Polri/kepolisian untuk mendatangkan ketua KPK dan yang belum datang ke Komnas HAM,” tambahnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:22
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19