Kompas TV nasional aiman

AIMAN - Menteri Baru, Hari Rabu, dan Koalisi Gemuk

Kompas.tv - 27 April 2021, 16:40 WIB
aiman-menteri-baru-hari-rabu-dan-koalisi-gemuk
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wapres Maruf Amin saat memperkenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Sumber: Kompas.com/WAHYU PUTRO A)
Penulis : Fadhilah | Editor : Deni Muliya

"Nggak ada bicara soal reshuffle atau pos menteri, yang ada bicara soal penanganan Covid di Bogor, dan soal pembangunan Trem," ungkap Bima.

Meskipun ketika saya tanyakan, "kan baru ketemu 2 pekan sebelumnya (19 maret 2021), tiba-tiba ketemu lagi. Rasanya khusus bertemu dalam waktu dekat?"  

Bima Arya membalas dengan tertawa dan kembali mengatakan, tidak membicarakan soal pos menteri.

Ada nama-nama lain juga yang sempat ramai dibicarakan, di antaranya adalah Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Bahlil Lahadalia kepala Badan Koordinasi & Penanaman Modal (BKPM), Asman Abnur, dan Eddy Soeparno, keduanya adalah Politisi PAN.

Baca Juga: Nama Baru Jelang Perombakan Kabinet - AIMAN (1)

Reshuffle dan Kabinet Gemuk Jokowi

Reshuffle yang hampir selalu berlangsung pada hari Rabu (Pon atau Pahing), tampaknya akan berulang.

Namun perhitungan soal tarik-ulur dan pertimbangan-pertimbangan lain yang tampaknya masih digodok.

Bukan saja soal kinerja, reshuffle bicara soal kekuatan politik, yang hiruk -pikuk 2024 makin di depan mata. 

PAN sesungguhnya pernah masuk dalam Kabinet Jokowi pada periode pertama lalu, meski akhirnya dicopot.

Siapa pun kala itu pasti mengaitkan dengan suara sejumlah Politisi PAN yang kerap berseberangan dengan Pemerintahan Jokowi.

Kini PAN hampir pasti kembali masuk dalam kabinet.

Koalisi gemuk pemerintahan Jokowi hanya menyisakan 2 partai Demokrat dan PKS di luar pemerintahan alias oposisi. 

Efektivitasnya tentu bisa muncul pro dan kontra.

Saat Periode Presiden SBY misalnya, Sekretariat Gabungan (Setgab) muncul sebagai induk koalisi politik kala itu, meski langkah Presiden SBY kala itu, tetap saja kerap dijegal di parlemen dan publik.

Meski dalam pemerintahan Jokowi ada yang berbeda, sejumlah undang-undang yang sebelumnya terasa sulit karena banyak kontroversi, begitu mulus di Parlemen pengesahannya.

Undang-Undang baru KPK dan Cipta Kerja, contohnya. 

Tapi pertanyaannya, apakah ketika ada anggota "nakal" harus langsung ditukar?

Artinya reshuffle akan terus bergulir? 

Lalu, kapan bisa mengenali, bekerja, dan membuat prestasi bagi lembaga kementeriannya?

Pertanyaan yang tak mudah dijawab, hanya dengan analisa. Kita cermati bersama.

Selain keselamatan, kesejahteraan rakyat menjadi hal yang juga utama sepanjang masa!

Saya Aiman Witjaksono...

Salam!

 




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x