Pemprov DKI Belum Putuskan Usul Anggota Dewan Soal Lockdown Akhir Pekan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan lockdown akhir pekan yang diusulkan Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan usulan tersebut masih dalam kajian dan akan dibahas bersama pemerintah pusat.

Menurut Ahmad Riza meski usulan tersebut datang dari pribadi anggota dewan dan bukan dari lembaga DPR, Pemprov DKI Jakarta tetap menerima setiap masukan untuk penanganan Covid-19.

Baca Juga: Epidemiolog Nilai DKI Jakarta Bisa Terapkan Lockdown Akhir Pekan, Tapi Ada Syaratnya

“Semua usulan itu akan dikaji, didiskusikan, diteliti, dan dibahas. Kami sendiri membahas masukan-masukan dari siapa saja, termasuk pemerintah pusat," ujarnya, Kamis (4/2/2021).

Ahmad Riza juga menambahkan saat ini Pemprov DKI Jakarta tetap menjalankan PSBB ketat disamping Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali milik pemerintah pusat.

Bahkan Pemprov DKI sudah memperpanjang kembali PSBB di Jakarta selama 14 hari dari 26 Januari sampai 8 Februari 2021.

Menurut Ahmad Riza, dari PSBB ini masih banyak warga yang tidak taat dalam menjalankan protokol kesehatan dan Pemprov belum mau mengambil keputusan untuk lockdown secara penuh.

Baca Juga: Soal “Lockdown” Saat Akhir Pekan, Wagub DKI: Baru Usulan

"kalau kita lockdown sepanjang waktu, dua minggu, satu bulan, atau lebih, itu kan kita belum memungkinkan," ujar Ahmad Riza.

Kadin DKI keberatan

Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta keberatan jika DKI Jakarta melakukan lockdown akhir pekan.

Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menilai jika lockdown akhir pekan berlaku, maka akan banyak sektor usaha yang terdampak. Khususnya sektor usaha yang mengandalkan omset lebih pada akhir pekan.

Baca Juga: Pemprov DKI Akan Terapkan Lockdown Akhir Pekan, Epidemiolog: Kalau Mau ya 10 Hari

Diana menambahkan, dunia usaha selama ini sudah ketat menjaga pelaksanaan protokol kesehatan untuk dapat mencegah penularan Covid-19. Hal ini terbukti dengan berkurangnya klaster perkantoran.

Pihaknya berharap pemerintah dapat lebih selektif dalam membuat kebijakan.

"Namun dimasyarakat muncul klaster baru, bahkan data Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan 40 persen terpapar melalui klaster keluarga. Jadi kami melihat hal ini akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat serta penegakan aturan yang tidak seragam di beberapa daerah, bukan penerapan PSBB atau lockdown,” ujarnya.

Wacana lockdown akhir pekan di DKI Jakarta datang dari Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay.

Baca Juga: Ganjar usulkan PPKM seluruh kabupaten kota di Jawa - Bali

Ia menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dilakukan pemerintah tidak efektif menekan angka kasus baru Covid-19.

Ia menyarankan daerah yang berstatus zona merah dan zona oranye memberlakukan lockdown akhir pekan alias melarang warga keluar rumah pada akhir pekan. Waktunya mulai dari jam 8 malam pada hari Jumat hingga pukul 5 pagi di hari Senin.