Jika Kasus Covid-19 Tak Turun, IDI: Jalan Terakhir PSBB Superketat, Mobilisasi Masyarakat Disetop

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto, menyarankan kepada pemerintah untuk kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Namun, kata dia, penerapannya kali ini harus dilakukan secara super ketat jika angka kasus Covid-19 di Indonesia tak kunjung mengalami penurunan. 

Baca Juga: Epidemiolog Sebut Lebih Baik PSBB Skala Mikro Dibanding PPKM

Slamet menjelaskan, PB IDI sampai saat ini masih terus memantau dan akan melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap kedua.

Diketahui, penerapan PPKM tahap kedua yang digencarkan pemerintah masih berlangsung hingga 8 Februari 2021 mendatang.

Jika PPKM tahap kedua tidak juga menurunkan jumlah infeksi baru dan kasus kematian akibat Covid-19, maka solusinya adalah PSBB superketat.

"Jalan terakhir ya PSBB superketat. Mobilisasi masyarakat disetop. Enggak ada jalan lagi, apa lagi jalannya? Vaksin (untuk masyarakat) belum tersedia," kata Slamet dikutip dari Kompas.com, pada Selasa (2/2/2021).

Baca Juga: Wagub DKI Yakin Perpanjangan PSBB Bisa Tekan Kasus Covid-19 di Jakarta

Slamet menambahkan, bahwa ketentuan swab PCR yang diberlakukan saat ini tidak menjamin seseorang tidak akan terjangkit virus corona dalam sebuah perjalanan.

Sebab, jika swab PCR dilakukan hari ini dan hasilnya negatif, seseorang masih bisa terinfeksi virus corona keesokan harinya.

"Ini kan penyakit kerumunan, penyakit mobilitas. Kalau itu (mobilitas) dihentikan, otomatis (jumlah penyebaran Covid-19) turun. Simple-nya begitu," ujar Slamet.

Menurut dia, jika angka kematian dan infeksi Covid-19 masih tinggi, maka jalan untuk menekan penyebaran Covid-19 melalui PSBB superketat. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan setidaknya selama satu bulan.

Baca Juga: 2 Aturan Aktivitas Selama PSBB Diubah Lebih Longgar, 8 Masih Tetap

Meski begitu, dia tak menampik akan ada risiko besar yang akan terjadi, yakni pada sektor ekonomi.

Namun, kata Slamet, tidak ada jalan lain lagi untuk benar-benar menekan laju pertambahan kasus kematian dan infeksi baru virus corona.

"Tinggal Presiden mau memilih yang mana. Kalau mau menurunkan (angka kematian dan infeksi covid-19) betul-betul turun, risikonya ekonomi," ucapnya.

Diketahui Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pelaksanaan PPKM belum mampu menekan laju penularan Covid-19.

Baca Juga: Ada Ledakan Kasus Covid-19 di Yogyakarta Muncul Saat PSBB, Begini Penjelasannya

Hal tersebut disebabkan oleh implementasi kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten.

Selain itu, Jokowi juga tidak mempermasalahkan jika ekonomi turun pada masa PPKM ini asalkan diiringi oleh penurunan kasus Covid-19.

"Yang kedua, menurut saya, hati-hati ini turun, ekonomi turun, ada PPKM, ekonomi turun," kata Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

"Sebetulnya enggak apa-apa (ekonomi turun), asal Covid-nya juga turun. Tapi, ini kan enggak."

Baca Juga: Pengamat: Ekonomi Turun Bukan Kegagalan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf