Setelah Dilarang Pemerintah, FPI Berganti Nama Front Persatuan Islam, Lantas Apa Kata Polisi?

Ia mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013.

Dalam putusan itu, MK membolehkan ormas tak berbadan hukum untuk tidak mendaftar. 

Hanya saja, ormas yang tak mendaftar tak akan mendapatkan pelayanan dari pemerintah. 

"Ormas yang tidak mendaftarkan diri bukan berarti ormas tersebut ilegal," kata Aziz. 

"Ormas bebas untuk memilih mendaftarkan diri ataupun tidak, dan tidak dapat dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh sebab masalah pendaftaran," kata dia. 

Adapun organisasi Front Persatuan Islam ini dideklarasikan pada Rabu (30/12/2020), atau hanya beberapa jam setelah pemerintah mengumumkan pembubaran FPI. 

Baca Juga: FPI Dilarang, Wagub DKI Sampaikan Hal Ini

Ketua Umum FPI Shabri Lubis dan Sekretaris FPI Munarman termasuk dalam 19 orang yang mendeklarasikan perkumpulan baru tersebut. 

Selain itu, ada nama lain seperti Abu Fihir Alattas, Tb Abdurrahman Anwar, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah, Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Ali Alattas SH, dan Ali Alattas S.kom.

Lalu, Tuankota Basalamah, Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M Luthfi. 

"Kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam," kata Azis Yanuar, saat membacakan isi deklarasi itu, melalui video yang diterima Kompas TV, Rabu (30/12/2020) malam.

Sebagaimana yang telah dijalankan FPI selama ini, melalui Front Persatuan Islam itulah para deklarator menyatakan akan melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.