Presiden Jokowi Siap Jadi Orang Pertama yang Disuntik Vaksin Corona
JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan siap menjadi orang pertama disuntik vaksin virus corona (Covid-19). Namun, hal itu akan dilakukannya apabila ada keputusan dari tim kesehatan.
Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan Rosianna Silalahi dalam tayangan wawancara khusus bertajuk Jokowi Dikepung Kritik, di Kompas TV, Senin (16/11/2020) malam.
"Ya, kalau saya nanti diputuskan bahwa yang pertama disuntik Presiden, ya saya siap," ujar Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Saya Siap Jadi yang Pertama Divaksin Corona
Jokowi juga berpesan bahwa jika dirinya menjadi yang pertama disuntik vaksin, jangan ada polemik di masyarakat.
"Ya, kalau saya sudah ditentukan oleh tim bahwa Presiden yang pertama, saya siap. Tapi jangan sampai nanti 'lho enak sekali Presiden yang pertama, harusnya rakyat dulu', jangan seperti itu," tutur Jokowi lantas tersenyum.
Lebih lanjut, Jokowi juga telah mengantongi kelompok masyarakat yang akan diprioritaskan mendapat suntik vaksin pertama kali.
Pertama, para tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat. Kemudian, anggota TNI dan Polri juga didahulukan.
Selanjutnya pelayan publik, ASN di tempat-tempat yang menyangkut pelayanan pada masyarakat juga diprioritaskan.
"Selain itu, guru juga sama didahulukan. Kita sudah punya list kok, siapa-siapa yang disuntik dan di lokasi mana," jelas Jokowi.
"Nanti minggu depan, insya Allah kita sudah mulai simulasi, minggu depan," sambung mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu.
Baca Juga: Jika Ditunjuk, Jokowi Siap yang Pertama Divaksin Corona - EKSKLUSIF ROSI (Bag 3)
Ketersediaan Vaksin Corona
Jokowi menuturkan bahwa vaksinasi akan dilakukan akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021. "Ya. nanti kita lihat. Jadwalnya masih sesuai skedul," terangnya.
Jokowi juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin tergesa-gesa memberikan vaksin ke masyarakat.
"Harus hati-hati betul, harus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan standar WHO, sesuai kaidah-kaidah saintifik, masuk Indonesia juga harus melewati tahapan BPOM. Harus itu," tegasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya meminta masyarakat bersabar menanti kepastian ketersediaan vaksin Covid-19. Wiku menyebut pembuatan vaksin memerlukan waktu.
"Saat ini vaksin sangat ditunggu oleh banyak orang. Kami ingatkan masyarakat untuk bersabar sebab produksi vaksin Covid-19 membutuhkan waktu," ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (12/11/2020).
Penyebabnya, karena strain virus yang dimiliki oleh virus Corona penyebab Covid-19 merupakan strain baru. Strain itu belum pernah diteliti sebelumnya.
"Sehingga prosesnya sangat tergantung dengan karakteristik virus masing-masing dan memerlukan waktu yang lebih banyak," ungkap Wiku.
"Waktu yang dihabiskan baik untuk pengujian klinis maupun persetujuan, semata-mata adalah untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat," tutur dia.
Baca Juga: Jokowi Optimistis Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Ini
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah masih mempelajari jumlah daerah di Indonesia yang warganya akan divaksin Covid-19.
"Kami masih (dalami) sedang dipelajari oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), berapa kelayakan Indonesia (yang divaksin) dan wilayah mana saja yang menjadi perhatian (untuk divaksin)," ujar Muhadjir selepas acara penandatanganan nota kesepahaman Gerakan Revolusi Mental, Kamis (12/11/2020).
Ia mengatakan, menurut organisasi kesehatan dunia WHO, herd immunity vaksin Covid-19 ditargetkan sebanyak 70 persen dari total penduduk.
Namun, data WHO tersebut jika semua warga terpapar Covid-19 sehingga 70 persen di antaranya harus divaksin. Sedangkan di Indonesia, kata Muhadjir, tidak semua wilayah terpapar Covid-19 dan dinyatakan zona merah.
"Jadi karena itu masih terus didalami, dirinci lebih dalam (jumlah daerahnya)," ucap Muhadjir.
"Tapi yang jelas nanti yang akan diutamakan tenaga kesehatan (divaksin) dan tenaga kesehatan pun yang betul-betul kontak langsung dengan pasien. Tidak harus semuanya," kata dia.
Baca Juga: Jokowi Sebut PBB Harus Berperan Penuhi Akses Atas Obat-Obatan dan Vaksin Bagi Semua
Sumber : Kompas TV
BERITA LAINNYA
Utang Puluhan Juta, Pria Ini Tipu Pensiunan dan Kosongkan Tabungan Korban
22 Mei 2024, 00:13 WIB
Kuli Bangunan Pelaku Pencurian hingga Penyekapan, Pernah Kerja di Rumah Korban
22 Mei 2024, 00:12 WIB
Setor Rp598 Juta dengan Janji Masuk Polwan, Justru Jadi Pengasuh Anak, Begini Faktanya
22 Mei 2024, 00:09 WIB
Pakar Hukum Tata Negara soal Revisi UU Penyiaran: Investigasi Adalah Roh Jurnalistik
21 Mei 2024, 23:56 WIB
Selain Ida Fauziyah, PKB Mulai Pertimbangkan Usung Anies di Pilgub Jakarta
21 Mei 2024, 23:39 WIBFOLLOW US
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.