Kompas TV nasional update corona

Jokowi: Vaksin AstraZeneca Akan Diterima Bulan April 2021

Kompas.tv - 19 Oktober 2020, 17:31 WIB
jokowi-vaksin-astrazeneca-akan-diterima-bulan-april-2021
Ilustrasi Vaksin Covid-19 (Sumber: LIPI)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin serius menyiapkan vaksin virus corona (Covid-19) untuk masyarakat.

Dia bahkan telah menugaskan dua menterinya dalam pelaksanaan vaksinasi. Keduanya yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Menkes Terawan akan mengurusi vaksinasi gratis kepada masyarakat tidak mampu. Sedangkan Erick Thohir akan menangani vaksinasi untuk peserta mandiri alias yang berbayar.

"Perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya sudah harus segera jelas. Kalau menurut saya untuk vaksin yang gratis untuk rakyat itu urusannya Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri berarti yang bayar, itu urusannya BUMN," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Jokowi juga mengingatkan bahwa jangan tergesa-gesa memberikan vaksin ke masyarakat. Sebab, vaksinasi ini sangat kompleks serta menyangkut persepsi publik, sehingga komunikasi harus dilakukan dengan baik.

Baca Juga: Akhir Tahun, Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 Tersedia untuk 9,1 Juta Orang

"Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kaya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya harap betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengeenai komunikasi publik yang berkaitan dengan halal dan haram, harga, kualitas, juga berkaitan dengan distribusinya seperti apa," terang Jokowi.

Pemerintah sebelumnya sudah memetakan ada 160 juta masyarakat Indonesia yang akan mendapat vaksinasi sepanjang tahun 2021.

Dari jumlah itu, ada sebanyak 86 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang akan mendapat vaksin secara gratis.

Jokowi menilai, pelaksanaan vaksinasi antara yang gratis dan berbayar ini memang harus dipisah sejak awal. Dengan begitu, pembagian tugasnya juga menjadi jelas.

"Ini menjadi jelas. Kalau enggak seperti ini nanti siapa yang tanda tangan menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," sambung mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta  itu.




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x