PM Haiti Umumkan Pengunduran Diri di Tengah Anarki yang Dipicu Kelompok Bersenjata

Ia dilantik sebagai perdana menteri hampir dua minggu setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada 7 Juli 2021.

Menurut para pengkritiknya, Henry tidak pernah dipilih oleh rakyat, apalagi oleh parlemen, yang tetap tidak ada setelah masa jabatan senator-senator terakhir berakhir pada Januari 2023. Hal itu menyebabkan Haiti tidak memiliki satu pun pejabat yang dipilih oleh rakyat.

Saat Haiti bersiap untuk kepemimpinan baru, beberapa ahli mempertanyakan peran kelompok bersenjata yang mengendalikan 80 persen wilayah Port-au-Prince.

“Bahkan jika Anda memiliki jenis pemerintahan yang berbeda, kenyataannya adalah Anda perlu berbicara dengan kelompok bersenjata,” kata Robert Fatton, ahli politik Haiti di University of Virginia, Amerika Serikat.

"Anda tidak bisa menekan mereka."

Fatton mengatakan pejabat tetap harus berurusan dengan kelompok-kelompok bersenjata dan mencoba meyakinkan mereka untuk menyerahkan senjata.

"Tapi apa saja konsesi mereka?"

Fatton mencatat kelompok-kelompok bersenjata memiliki supremasi dalam mengendalikan ibu kota.

"Jika mereka memiliki supremasi itu, dan tidak ada kekuatan yang bisa menandingi, bukan lagi pertanyaan apakah Anda ingin mereka di meja, mereka mungkin langsung mengambil meja itu."

Baca Juga: Bos Geng Haiti: PM Ariel Henry Mundur atau Perang Saudara yang akan Mengarah ke Genosida

Sebelumnya pada Senin (11/3/2024), Blinken mengumumkan tambahan 100 juta dolar AS untuk mendanai penugasan pasukan multinasional di Haiti.

Blinken juga mengumumkan bantuan kemanusiaan sebesar 33 juta dolar AS dan penciptaan proposal bersama yang disetujui oleh para pemimpin negara-negara di Karibia dan "semua pihak pemangku kepentingan Haiti untuk mempercepat transisi politik" dan menciptakan "dewan presidensial."

Dia mengatakan kolese atau dewan tersebut akan mengambil "langkah-langkah konkret" yang tidak diidentifikasi, untuk memenuhi kebutuhan rakyat Haiti dan memungkinkan penugasan pasukan multinasional yang dipimpin oleh Kenya.

Blinken juga mencatat Departemen Pertahanan AS meningkatkan dukungannya untuk misi tersebut, setelah sebelumnya menyediakan 100 juta dolar AS.

Saat para pemimpin bertemu di balik pintu tertutup, Jimmy Chérizier, yang dianggap sebagai pemimpin geng terkuat Haiti, mengatakan kepada wartawan, jika masyarakat internasional terus melanjutkan apa yang ada saat ini, "akan menjatuhkan Haiti ke dalam kekacauan yang lebih dalam."

"Kita orang Haiti harus memutuskan siapa yang akan menjadi kepala negara dan model pemerintahan apa yang kita inginkan," kata Chérizier, mantan perwira polisi elite yang dikenal sebagai Barbecue, pemimpin federasi geng G9 Family and Allies.

"Kita juga akan mencari cara untuk mengangkat Haiti dari keputusasaan seperti sekarang."

Geng-geng berkekuatan besar telah menyerang target-target kunci pemerintah di seluruh Port-au-Prince, sejak 29 Februari.

Ketika serangan dimulai, Henry berada di Kenya untuk mendorong penugasan pasukan polisi dari negara-negara Afrika Timur yang didukung PBB, setelah ditunda oleh keputusan pengadilan.

Pada Senin malam, pemerintah Haiti mengumumkan perpanjangan jam malam hingga 14 Maret dalam upaya mencegah serangan lebih lanjut.