Netanyahu Tolak Perintah AS dan Otoritas Palestina Kelola Gaza Usai Perang, Ingin Hamas Hancur

TEL AVIV, KOMPAS.TV - PM Israel Netanyahu bersikeras serangan darat ke Gaza satu-satunya cara menghancurkan Hamas, mengakui tidak sepakat dan melawan perintah Amerika Serikat, sambil berkilah ia memberikan uang ke Hamas dan Jalur Gaza selama bertahun-tahun atas alasan kemanusiaan.

Netanyahu hari Sabtu malam, (2/12/2023) bersumpah tidak akan membiarkan Otoritas Palestina mengambil alih Jalur Gaza jika Israel berhasil menggulingkan Hamas dari kekuasaan, berseberangan dengan posisi Presiden AS Joe Biden dan aktor internasional kunci lainnya.

Berbicara dalam konferensi pers di markas militer Kiryah di Tel Aviv, Netanyahu menuduh Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah mempromosikan dan membiayai terorisme, dan menggambarkan penciptaannya sebagai "kesalahan besar."

Netanyahu bersumpah melanjutkan perang melawan Hamas "sampai akhir" dan hingga "kemenangan total" dicapai atas organisasi Hamas, serta mengklaim bahwa dia tidak dapat melakukannya pada putaran konflik sebelumnya karena tidak ada konsensus domestik atau internasional yang diperlukan.

Selain itu Netanyahu menegaskan akan "melakukan segala yang mungkin" untuk membawa kembali para sandera, sambil memberikan peringatan keras kepada Hizbullah, mengatakan Israel akan menghancurkan Lebanon jika memulai perang luas melawan Israel.

Menanggapi pertanyaan tentang peran potensial Otoritas Palestina di Gaza pasca-perang, Netanyahu dengan tegas mengatakan Otoritas Palestina "membayar para pembunuh" dan "mendidik anak-anak mereka untuk membenci Israel dan, untuk membunuh orang Yahudi, dan pada akhirnya untuk menghilangkan Negara Israel."

Netanyahu lebih jauh mengatakan, "Saya tidak bersedia mengecoh diri saya sendiri: hal cacat ini (Otoritas Palestina), yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Oslo adalah kesalahan besar," seharusnya diizinkan untuk mengatur Gaza.

Baca Juga: AS Kirim Bom Penghancur Bunker ke Israel Sejak 7 Oktober, Lebih 15.000 Warga Gaza Tewas Sejak Itu

"Ini adalah kesalahan besar mengembalikan hal yang paling bermusuhan di dunia Arab dan dunia Palestina ke tengah Tanah Israel, ke jantung tanah Israel," katanya.

Dalam apa yang tampaknya merujuk kepada Fatah dan Hamas serta Presiden Mahmoud Abbas, Netanyahu mengatakan gerakan Palestina "terbagi menjadi dua, tetapi ideologinya, menutur Netanyahu, sama untuk kedua faksi tersebut. Jadi saya tidak akan mengulangi kesalahan itu dan menempatkan entitas itu di Gaza, karena kita akan mendapatkan hal yang sama."

"Kita akan menempatkan elemen yang sama, tidak berubah sama sekali, di Gaza, dan itu juga saran dari teman-teman terbaik kita. Saya berpikir secara berbeda. Saya menentangnya. Saya pikir kita perlu membangun sesuatu yang lain. Tentu saja, [harus ada] kontrol keamanan Israel di seluruh area untuk memastikan tidak ada munculnya entitas teroris dalam beberapa tahun ke depan. Dan tata kelola internal harus menjalani proses yang benar-benar berbeda."

"Otoritas Palestina gagal dalam hal ini, tidak melawan teror, tetapi justru membiayai teror; tidak mendidik untuk perdamaian, tetapi mendidik untuk menghilangkan Negara Israel. Itu bukan kelompok yang seharusnya masuk sekarang," ucap Netanyahu.

Biden dan Menlu AS Antony Blinken keduanya mengatakan Otoritas Palestina, yang memerintah bagian Palestina yang dikuasai di Tepi Barat, seharusnya akhirnya kembali mengatur Jalur Gaza, tetapi Netanyahu dan mitra koalisinya yang sayap kanan dan ekstrem sayap kanan sangat menentang langkah tersebut.

Sementara itu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas memberi tahu AS bahwa Otoritas Palestina tidak akan kembali ke Gaza "di atas tank Israel," dan hanya bersedia mengatur Jalur Gaza jika itu dalam konteks inisiatif diplomatik yang lebih luas yang menyebabkan pembentukan negara Palestina.

Netanyahu mengakui perbedaan dengan AS, mengatakan AS mendukung beberapa tujuan perang, "dua di antaranya pasti"—merujuk pada perbedaan umum mengenai desakan AS untuk Otoritas Palestina yang "direvitalisasi" untuk akhirnya mengendalikan Gaza dalam konteks solusi dua negara.

Baca Juga: AS Tolak Keras Rencana Israel Ubah Batas Gaza dan Pemindahan Paksa ke Mesir

"Pada akhirnya ini adalah perang kita. Pada akhirnya, kita harus membuat keputusan. Pada akhirnya, kita membuat keputusan," katanya. "Kami mencoba dan sering berhasil meyakinkan teman-teman Amerika kami. Saya harap dan yakin itu akan terjadi di masa depan."

Menanggapi pertanyaan tentang kebijakan sebelumnya terhadap Gaza, yang dikritik karena memperkuat pemerintahan Hamas di Gaza, Netanyahu mengatakan tuduhan itu "bohong" dan mencoba membantah tuduhan itu.

"Kita menyerang Hamas, saya menyerang Hamas, dalam Operasi Pilar Awan, Operasi Protective Edge, dan dalam Operasi Guardian of the Walls. Kami membunuh kepala staf mereka [militer]... kami membunuh ribuan teroris," ucap Netanyahu yang tampak kesal, merujuk pada operasi militer di Gaza pada tahun 2012, 2014, dan 2021.

Berbeda dengan banyak pejabat senior lainnya, termasuk menteri pertahanan dan kepala militer dan layanan intelijen, Netanyahu tidak merasa bertanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober dan mencoba menyalahkan para kepala pasukan bersenjata dan layanan intelijen sebagai gantinya.

Dia mengklaim sejumlah besar uang yang ia izinkan Qatar berikan ke Hamas di Gaza dan kebijakan lainnya dirancang untuk mencegah keruntuhan sosial. Netanyahu juga berpendapat "kami tidak punya konsensus nasional internal atau konsensus internasional" untuk menghancurkan Hamas di masa lalu, suatu kenyataan yang menurut Netanyahu kini berubah dengan adanya keinginan domestik untuk menghilangkan Hamas, "Sekarang kita akan menyelesaikan pekerjaan," katanya.

Dalam pernyataan awalnya, Netanyahu bersikeras bahwa menghancurkan Hamas tidak mungkin tanpa operasi darat di Gaza, "Saya mengatakan dengan jelas dan tegas: kami akan melanjutkan perang sampai kami mencapai semua tujuannya. Dan Anda tidak dapat mencapai tujuan ini tanpa melanjutkan invasi darat," kata Netanyahu, dan mengulangi pesan ini kepada "teman-teman kami di seluruh dunia."

Dia menambahkan bahwa pasukan keamanan "menjalankan hukum internasional" saat melakukan kampanye dengan "tekad, dengan kekuatan."