Muak dengan Standar Ganda, Emir Qatar Tak Terima Israel Bebas Membunuhi Warga Palestina

YERUSALEM, KOMPAS.TV - Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Selasa (24/10/2023), mengatakan "tidak bisa diterima jika Israel diberi lampu hijau tanpa syarat dan dapat izin untuk bebas membunuh."

Qatar menjadi tuan rumah bagi kantor Hamas dan berperan sebagai perantara dalam perundingan pembebasan sandera yang ditahan kelompok perlawanan Palestina tersebut.

Komentar itu dilontarkan Sheikh Tamim dalam pertemuan Dewan Syura konsultatif Qatar ketika perundingan terus berlanjut untuk membebaskan lebih banyak sandera dari sekitar 200 orang yang ditahan Hamas sejak mereka melakukan serangan ke Israel pada 7 Oktober lalu.

Menurut Israel, serangan Hamas menewaskan 1.400 orang. Sementara Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan lebih dari 5.000 orang tewas dalam serangan udara Israel sejak saat 7 Oktober.

Juru bicara kementerian Ashraf al-Qidra dalam sebuah pernyataan, mengatakan jumlah korban terbunuh di Gaza menjadi 5.791 warga sipil termasuk 2.360 anak-anak. Sedikitnya 16.297 orang lainnya terluka.

"Kami menentang serangan terhadap warga sipil yang tidak bersalah, tanpa memandang kewarganegaraan mereka, oleh pihak mana pun," kata Sheikh Tamim.

"Namun kami tidak menerima standar ganda, dan kami tidak menerima tindakan seolah-olah nyawa anak-anak Palestina tidak layak diperhitungkan, seolah-olah mereka tidak memiliki wajah atau nama." katanya dengan tegas, Selasa, seperti dilaporkan Associated Press.

Baca Juga: Hamas Kembali Bebaskan Dua Sandera Warga Israel, AS Cemas Eskalasi Konflik bakal Naik Signifikan

Sheik Tamim menambahkan, "Kami mengatakan cukup sudah. Tidak bisa diterima jika Israel diberi izin bebas dan lampu hijau tanpa syarat untuk membunuh, dan tidak mungkin untuk terus mengabaikan kenyataan tentang pendudukan, pengepungan, dan pemukiman."

"Tidak boleh di zaman kita ini, pemutusan aliran air, dan mencegah obat-obatan dan makanan sebagai senjata melawan seluruh populasi."

Sheikh Tamim memperbarui seruan untuk mendirikan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sebuah tuntutan yang sudah lama disuarakan oleh negara-negara Arab lain, termasuk Arab Saudi.

Qatar pernah memiliki kantor perdagangan untuk Israel pada tahun 1996 hingga 2000, tetapi memutuskan hubungan pada 2009 selama perang Israel-Hamas saat itu.

Berdasarkan perjanjian dari pemahaman gencatan senjata sebelumnya dengan Israel, Qatar yang kaya akan gas, telah membayar gaji pegawai negeri di Jalur Gaza, memberikan bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin, dan memberikan bantuan kemanusiaan lainnya.

Qatar menjadi pusat perhatian internasional dengan peran pentingnya dalam negosiasi tentang nasib lebih dari 200 warga Israel yang disandera kelompok Hamas setelah serangan tak terduga mereka terhadap Israel.

Negosiasi ini mengharuskan Qatar menjalani peran yang rumit dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok yang dianggap bertentangan dengan kepentingan dan agenda Barat sambil tetap menjaga kerja sama keamanan eratnya dengan Amerika Serikat.