Ini Dampak Dalam Negeri Amerika Serikat dari Berhentinya Operasional Pemerintah

Anggota parlemen juga memperingatkan penutupan bisa mengguncang pasar keuangan. Goldman Sachs memperkirakan penutupan akan mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2% setiap minggu selama berlangsung, tetapi pertumbuhan akan pulih setelah pemerintah dibuka kembali.

Ada yang mengatakan gangguan dalam layanan pemerintah punya potensi dampak yang jauh lebih luas karena mengguncang keyakinan publik pada pemerintah untuk memenuhi kewajibannya yang dasar. Kamar Dagang AS memperingatkan, "Ekonomi yang berfungsi baik memerlukan pemerintahan yang berfungsi."

Baca Juga: Penutupan Pemerintah AS Bukan Hal Baru, Ini Sejarahnya

Bagaimana dengan Kegiatan Pengadilan, Kerja Kongres, dan Gaji Presiden?

Presiden dan anggota Kongres akan terus bekerja dan menerima gaji. Namun, anggota staf mereka yang tidak dianggap penting akan diberhentikan.

Mahkamah Agung, yang memulai tahun anggaran baru pada hari Senin, tidak akan terpengaruh oleh penutupan singkat karena dapat mengambil uang dari pot yang disediakan oleh biaya pengadilan, termasuk biaya untuk mengajukan gugatan dan dokumen lainnya, kata juru bicara pengadilan Patricia McCabe.

Sisa yudikatif tingkat federal juga akan beroperasi normal setidaknya selama dua minggu pertama bulan Oktober, kata Peter Kaplan, juru bicara yudikatif.

Bahkan dalam penutupan yang lebih lama, seluruh yudikatif tidak akan tutup, dan keputusan tentang aktivitas apa yang akan berlanjut akan diambil oleh setiap pengadilan di seluruh negeri. Para hakim dan semua hakim federal akan terus dibayar karena larangan konstitusional terhadap pengurangan gaji hakim selama masa jabatan mereka, menurut Layanan Penelitian Kongres.

Patut dicatat, pendanaan untuk tiga penasihat khusus yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Merrick Garland tidak akan terpengaruh oleh penutupan pemerintah karena mereka dibayar melalui peruntukan permanen dan tidak terbatas, sebuah area yang dikecualikan dari penutupan di masa lalu.

Itu berarti dua kasus federal terhadap Donald Trump, mantan presiden, serta kasus terhadap Hunter Biden, putra Presiden Joe Biden, tidak akan terganggu. Trump menuntut agar Partai Republik menghentikan pembiayaan penyelidikan terhadapnya sebagai syarat untuk mendanai pemerintah, menyebutnya "kesempatan terakhir" mereka untuk bertindak.

Baca Juga: Penutupan Pemerintah AS, Gedung Putih Salahkan Demokrat

Apakah Hal Ini Sudah Pernah Terjadi?

Sebelum tahun 1980-an, ketidaksempurnaan dalam pendanaan pemerintah tidak mengakibatkan penutupan operasi pemerintah secara signifikan. Tetapi Jaksa Agung AS saat itu, Benjamin Civiletti, dalam serangkaian pendapat hukum tahun 1980 dan 1981, berpendapat lembaga-lembaga pemerintah tidak dapat beroperasi secara sah selama ada kesenjangan pendanaan.

Sejak itu, pejabat federal beroperasi dengan pemahaman mereka dapat memberikan pengecualian untuk fungsi-fungsi yang "penting" untuk keselamatan publik dan kewajiban konstitusional.

Sejak tahun 1976, ada 22 kesenjangan pendanaan, dengan 10 di antaranya mengakibatkan pemberhentian pegawai. Tetapi sebagian besar penutupan yang signifikan terjadi sejak masa kepresidenan Bill Clinton, ketika Ketua Kongres saat itu, Newt Gingrich, dan mayoritas konservatifnya menuntut pemotongan anggaran.

Penutupan pemerintah terpanjang terjadi antara 2018 dan 2019 ketika mantan Presiden Trump dan Demokrat memasuki kebuntuan atas permintaannya untuk pembiayaan tembok perbatasan Meksiko.

Pemerintah AS saat itu berhenti beroperasi selama 35 hari, melalui musim liburan, tetapi juga hanya penutupan pemerintah sebagian karena Kongres meloloskan beberapa undang-undang pengeluaran untuk mendanai bagian-bagian pemerintah.

Apa yang Dibutuhkan agar Ini Berakhir?

Kongres bertanggung jawab mendanai pemerintah. Kongres dan Senat harus setuju untuk mendanai pemerintah dengan cara apa pun, dan presiden harus menandatangani legislasi tersebut menjadi undang-undang. Kedua belah pihak sangat berkeras kepala dan belum mendekati kesepakatan untuk menghindari penutupan.

Tetapi jika penutupan berlangsung selama berbulan-bulan, tekanan akan makin parah untuk mengakhiri peristiwa ini, terutama jika anggota militer aktif melewatkan tanggal gaji pada 13 Oktober atau 1 November. Jika masyarakat umum mulai melihat gangguan dalam perjalanan udara atau keamanan perbatasan ketika pekerja tidak dibayar, itu akan lebih mendorong Kongres untuk bertindak.

Kongres sering mengandalkan apa yang disebut sebagai perpanjangan berkelanjutan, atau CR, untuk memberikan uang jalan untuk membuka kantor pemerintah pada tingkat saat ini sementara perundingan anggaran sedang berlangsung. Uang untuk prioritas nasional mendesak, seperti bantuan darurat untuk korban bencana alam, sering dilampirkan pada undang-undang jangka pendek.

Tetapi anggota Partai Republik garis keras mengatakan rencana sementara apa pun tidak dapat diterima bagi mereka. Mereka mendorong agar pemerintah tetap tutup sampai Kongres bernegosiasi 12 undang-undang yang mendanai pemerintah, yang sejarahnya adalah tugas yang merepotkan yang biasanya tidak diselesaikan hingga bulan Desember, paling awal.

Trump, pesaing terkuat Biden di pemilu presiden 2024, mendukung para Republik garis keras. Jika mereka berhasil, penutupan bisa berlangsung berminggu-minggu, bahkan lebih lama.