Klaim Beijing di Laut China Selatan Picu Protes ASEAN, PM Li Qiang Ingatkan Pentingnya Ekonomi China

Konflik di Laut China Selatan melibatkan China, Taiwan, dan beberapa negara anggota ASEAN - Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam - yang sudah terjadi selama puluhan tahun dalam ketegangan terus meningkat di Laut China Selatan, tempat sebagian besar perdagangan global berlangsung.

Hal ini juga menjadi isu sensitif dalam persaingan antara Amerika Serikat dan China.

Washington tidak mengeklaim wilayah lepas pantai tersebut, tetapi telah menggelar pesawat tempur untuk melakukan apa yang dikatakan sebagai patroli kebebasan berlayar dan terbang. China memperingatkan AS untuk tidak campur tangan dalam apa yang dikatakan sebagai perselisihan yang murni Asia.

Baca Juga: KTT ASEAN Putuskan Myanmar Tak akan Pimpin ASEAN 2026, Diganti Filipina

Konflik di Laut China Selatan tidak melibatkan sisa dari ASEAN, yaitu Kamboja, Laos, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Myanmar.

Pertanyaan muncul mengapa blok regional tersebut, dan pemimpin Indonesia saat ini yang memimpin ASEAN, gagal mengeluarkan ekspresi kekhawatiran atas tindakan penjaga pantai China yang sangat dikecam AS dan negara-negara Barat dan Asia lainnya.

Marty Natalegawa, mantan Menteri Luar Negeri RI, menyebut kegagalan ASEAN untuk mengutuk tindakan agresif China sebagai "keheningan yang menggema."

Selain dari konflik wilayah yang berkepanjangan, pembicaraan di puncak pertemuan Jakarta ini difokuskan pada konflik internal berkepanjangan di Myanmar, yang menguji ASEAN dan menyebabkan perpecahan di antara negara-negara anggotanya tentang bagaimana menyelesaikan krisis ini secara efektif.

Evaluasi terhadap rencana perdamaian ASEAN menunjukkan rencana tersebut gagal membuat kemajuan yang signifikan sejak diperkenalkan dua tahun yang lalu.

Rencana tersebut memanggil untuk mengakhiri segera konflik mematikan dan dialog antara pihak-pihak yang berselisih, termasuk Aung San Suu Kyi dan pejabat terpilih secara demokratis lainnya yang digulingkan oleh militer dalam pengambilalihan kekuasaan yang dikutuk secara internasional yang memicu konflik internal.

Meskipun rencana tersebut belum berhasil sejauh ini, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk tetap mematuhi rencana tersebut dan terus melarang para jenderal Myanmar dan pejabat yang mereka tunjuk dari pertemuan tingkat tinggi, termasuk pembicaraan yang sedang berlangsung di Jakarta, demikian disebutkan dalam pernyataan ASEAN.

Pasukan keamanan Myanmar telah membunuh sekitar 4.000 warga sipil dan menangkap 24.410 lainnya sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer, menurut organisasi pemantau hak Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.