Nilai Pemilu Kamboja Tak Bebas dan Adil, AS Turun Tangan Umumkan Hukuman untuk Phnom Penh

PHNOM PENH, KOMPAS.TV - Partai penguasa Kamboja hari Senin (24/7/2023) merayakan kemenangan telaknya dalam pemilu di akhir pekan sebagai mandat yang jelas untuk lima tahun ke depan. Amerika Serikat (AS) mengatakan tindakan partai tersebut menghambat oposisi yang berarti pemilu tidak dapat dianggap bebas atau adil, dan Washington akan mengambil tindakan hukuman.

Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang dipimpin oleh pemimpin otoriter Hun Sen berhasil meraih 120 dari 125 kursi yang tersedia dalam pemilu Minggu lalu, menurut hasil sementara yang dilaporkan oleh Associated Press, Senin (24/7).

Pria berusia 70 tahun yang berkuasa selama 38 tahun tersebut mengatakan ia berencana menyerahkan posisi perdana menteri kepada putranya yang tertua, Hun Manet, yang berusia 45 tahun, dan juga merupakan kepala militer Kamboja, dan berhasil memenangkan kursi parlemen pertamanya hari Minggu.

Penyerahan kekuasaan ini merupakan bagian dari apa yang diharapkan menjadi perubahan generasi secara luas dalam posisi-posisi puncak bagi CPP. Meskipun belum jelas kapan tepatnya Hun Manet akan mengambil alih, Hun Sen telah menyatakan hal itu bisa terjadi dalam waktu sebulan ke depan.

Di halaman Facebook-nya hari Senin, Hun Manet menyatakan hasil pemilu menunjukkan "rakyat Kamboja dengan jelas mengekspresikan kehendak mereka melalui hak pilih". Ia berterima kasih kepada rakyat Kamboja atas "kasih sayang dan kepercayaan mereka kepada CPP" dan berjanji partai tersebut akan "terus melayani Kamboja dan rakyat Kamboja dengan lebih baik lagi."

Setelah menghadapi tantangan dari partai oposisi Partai Penyelamatan Nasional Kamboja tahun 2013 yang hampir berhasil mengalahkan CPP dalam pemilu, Hun Sen menanggapi dengan mengejar para pemimpin oposisi, dan akhirnya pengadilan yang simpati kepada pemerintah membubarkan partai tersebut.

Baca Juga: Anggota DPR Jadi Peninjau Pemilu di Kamboja: Perlu Dicontoh, Tidak ada Fitnah dan Gontok-gontokan

Sebelum pemilu Minggu lalu, penerus tidak resmi dari CNRP yang dikenal sebagai Partai Cahaya Lilin, dilarang berpartisipasi dalam pemilu karena alasan teknis oleh Komite Pemilu Nasional.

AS, Uni Eropa, dan negara-negara Barat lainnya menolak mengirimkan pengamat ke pemilu, dengan alasan pemilu Kamboja tidak memenuhi syarat untuk dianggap bebas dan adil. Rusia dan China adalah di antara negara-negara yang mengirimkan pengamat.

Pada Minggu malam, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan mereka "mengambil langkah" untuk memberlakukan pembatasan visa "bagi individu-individu yang mengancam demokrasi dan menghentikan program bantuan luar negeri" setelah menentukan pemilu tersebut "tidak bebas dan adil."

"Otoritas Kamboja terlibat dalam pola ancaman dan pelecehan terhadap oposisi politik, media, dan masyarakat sipil yang merusak semangat konstitusi negara dan kewajiban internasional Kamboja," kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller.

"Tindakan-tindakan ini menghalangi rakyat Kamboja untuk memiliki suara dan pilihan dalam menentukan masa depan negara mereka."

Michael Greenwald, juru bicara Kedutaan Besar AS di Phnom Penh, hari Senin mengatakan pembatasan visa akan diberlakukan bagi orang-orang yang terlibat dalam "mengancam dan melecehkan oposisi politik, media, dan masyarakat sipil," tetapi ia tidak menyebutkan siapa atau berapa banyak individu yang akan terkena dampaknya.

Baca Juga: Putra Pemimpin Kamboja Lulusan West Point Siap Mengambil Alih Kekuasaan

Demikian pula, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan program bantuan luar negeri yang dihentikan, hanya mengatakan program tersebut melibatkan "beberapa" kegiatan baru, dan mencatat AS telah menyumbangkan sekitar 3 miliar dolar AS untuk program-program tersebut dalam 30 tahun terakhir.

Departemen Luar Negeri AS mendorong CPP menggunakan masa jabatannya yang baru untuk mengembalikan "demokrasi multipartai yang sejati."

Kelompok advokasi regional, ASEAN Parliamentarians for Human Rights, mendesak semua negara demokrasi untuk mengecam pemilu tersebut.

"Kita harus menekan pemerintah Kamboja untuk mengakhiri segala bentuk penganiayaan politik dan segera serta tanpa syarat membebaskan tahanan politik," kata Eva Kusuma Sundari, mantan anggota parlemen Indonesia.

"Harus ada juga penyelidikan independen terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakberesan pemilu, dengan tujuan untuk memastikan pertanggungjawaban," tambahnya.

Dalam pemerintahan Hun Sen, Kamboja menjadi negara Asia Tenggara yang punya hubungan paling erat dengan Beijing, dan Kementerian Luar Negeri China hari Senin tidak menyebutkan adanya kekhawatiran terkait cara pemilu diadakan.

Baca Juga: Panitia Pemilu Kamboja Bersiap Menjelang Pemungutan Suara, Anak PM Hun Sen Segera Berkuasa

"Sebagai tetangga yang baik dan sahabat, kami mengucapkan selamat atas berlangsungnya pemilu nasional ke-7 di Kamboja," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, kepada para wartawan. "Kami yakin Kamboja akan mencapai lebih banyak prestasi dalam pembangunan nasional dan masa depan, memberikan lebih banyak manfaat bagi rakyatnya."

Dengan Partai Cahaya Lilin dilarang berpartisipasi, FUNCINPEC, sebuah partai royalis yang nama-namanya adalah singkatan bahasa Prancis untuk Front Nasional untuk Kamboja yang Independen, Netral, dan Kooperatif, mendapatkan keuntungan terbesar dari sentimen anti-CPP.

Setelah tidak berhasil meraih kursi dalam dua pemilu terakhir, partai tersebut berhasil meraih lima kursi hari Minggu yang tidak diperoleh oleh CPP.

Presiden partai, Norodom Chakravuth, mengatakan kepada Associated Press sebelum pemilu bahwa ia akan bersedia bekerja sama dengan CPP, tetapi "hanya jika mereka berlaku adil terhadap kami."

Astrid Norén-Nilsson, seorang pakar Kamboja dari Universitas Lund, Swedia, yang berada di Phnom Penh saat pemilu berlangsung, mengatakan bahwa FUNCINPEC akan diuntungkan dengan mengambil peran oposisi.

"Hal terbaik yang bisa dilakukan FUNCINPEC untuk membangun hal itu adalah dengan menjaga jarak yang paling besar mungkin dari CPP dan mengambil peran sebagai partai oposisi, bukan sebagai partai yang bekerja berdampingan dengan CPP," katanya kepada AP.

Juru bicara FUNCINPEC, Nhoeun Raden, mengatakan partainya masih mengumpulkan data dan belum memberikan komentar langsung mengenai hasil yang lebih baik dari yang diharapkan tersebut.