PBB: Lebih dari 1.000 Warga Sipil Tewas Sejak Taliban Ambil Alih Afghanistan, Turun Drastis

Baca Juga: PBB Kembali Beri Peringatan: Bila Hak Perempuan Masih Dibatasi, Dunia Tidak Mungkin Mengakui Taliban

Laporan tersebut mencatat serangan-serangan terjadi di tengah krisis keuangan dan ekonomi nasional.

Dengan penurunan tajam pendanaan donor sejak pengambilalihan Taliban, para korban kesulitan mendapatkan akses ke "dukungan medis, keuangan, dan psikososial" di bawah pemerintahan Taliban saat ini, demikian  katalaporan PBB.

Badan PBB menuntut penghentian segera terhadap serangan dan menyatakan mereka menganggap pemerintahan Taliban bertanggung jawab atas keselamatan rakyat Afghanistan.

Taliban mengatakan bahwa pemerintahan mereka mengambil alih ketika Afghanistan berada "di ambang keruntuhan" dan mereka "berhasil menyelamatkan negara dan pemerintahan dari krisis" melalui pengambilan keputusan yang tepat dan manajemen yang baik.

Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri Taliban menyatakan situasi membaik secara bertahap sejak Agustus 2021.

"Keamanan telah terjamin di seluruh negara," demikian pernyataan tersebut menyebutkan, menambahkan Taliban menganggap keamanan tempat ibadah dan tempat ziarah suci, termasuk tempat-tempat Syiah, sebagai prioritas.

Meskipun awalnya berjanji akan menghadirkan pemerintahan yang lebih moderat pada tahun 2021, Taliban memberlakukan aturan yang keras setelah merebut kendali negara tersebut.

Mereka melarang pendidikan bagi perempuan setelah kelas enam dan melarang kaum perempuan Afghanistan dari kehidupan publik dan sebagian besar pekerjaan, termasuk di organisasi non-pemerintah dan PBB.

Langkah-langkah tersebut mengingatkan pada masa kekuasaan Taliban sebelumnya di Afghanistan pada akhir 1990-an, ketika mereka juga menerapkan interpretasi ketat hukum Islam, atau Syariah.

Keputusan-keputusan tersebut memicu kecaman internasional terhadap Taliban yang sudah terisolasi, yang pemerintahannya belum diakui secara resmi oleh PBB dan masyarakat internasional.