Palestina Sebut Netanyahu Bertanggung Jawab atas Kekerasan Pemukim Ilegal Israel

RAMALLAH, KOMPAS.TV - Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sepenuhnya bertanggung jawab atas kerusuhan yang disebabkan pemukim ilegal Yahudi di Tepi Barat.

Palestina menyebut tindak kekerasan pemukim ilegal sebagai "terorisme."

Kekerasan oleh pemukim ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki Israel, disebut meningkat belakangan ini.

Terkini, sekelompok pemukim ilegal Israel menyerang Desa Umm Safa, utara Ramallah dan membakar sejumlah rumah dan kendaraan.

Menurut Al Jazeera, saat ini lebih dari 700.000 warga Israel hidup di permukiman-permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan militer Israel sejak 1967.

Baca Juga: 4 Pemukim Israel Dibunuh dalam Serangan Balasan Palestina, Pelaku Tewas

Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut tindakan pemukim Yahudi "merefleksikan kebijakan yang diadopsi pemerintahan ekstrem kanan Netanyahu, sekaligus refleksi langsung kampanye penghasutan untuk membunuh rakyat Palestina, khusunya oleh rasis ekstremis seperti Ben-Gvir (Menteri Keamanan Nasional Israel) beserta pengikutnya."

"Pemerintahan koalisi Israel secara sistematis mengabaikan setiap upaya regional dan internasional untuk mengembalikan cakrawala politik demi menyelesaikan konflik dan mencipatkan eskalasi untuk memaksakan logika pendudukan militer," demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina yang dikeluarkan Sabtu (24/6/2023), sebagaimana dikutip Wafa.

Palestina pun mendesak komunitas internasional untuk menghentikan "standar ganda" dalam menerapkan hukum internasional sehubungan isu Israel-Palestina.

Baca Juga: Israel Serang Kamp Pengungsian Palestina dengan Helikopter Apache: 4 Orang Tewas, Puluhan Terluka

Sementara dilansir Al Jazeera, militer Israel dalam pernyataan bersama polisi dan dinas keamanan domestik, Sabtu, mengatakan akan meningkatkan langkah-langkah penanggulangan.

Mereka mengatakan akan meningkatkan kehadiran militer, dan penahanan termasuk "penahanan administratif" di mana tersangka dapat ditahan tanpa dakwaan.

Praktek "penahanan administratif" dikecam kelompok-kelompok HAM karena kerap digunakan terhadap warga Palestina.

Kekerasan di Tepi Barat meningkat pada pekan ini sejak pasukan Israel menyerbu kamp pengungsi Jenin pada Senin (19/6/2023).

Kemudian diikuti penyerbuan oleh ratusan pemukim ilegal Israel ke Desa Turmus Ayya. Mereka dilaporkan membakar lusinan mobil dan rumah.