Sekjen PBB Lancarkan Kritik Tajam ke Bank Dunia dan IMF, Desak Perombakan Total

NEW YORK, KOMPAS.TV - Dari puing-puing Perang Dunia II, tiga lembaga didirikan sebagai pilar-pilar tatanan global baru, yaitu PBB, IMF, dan Bank Dunia. Sekarang, dalam langkah mengejutkan yang tidak lazim, pejabat tertinggi di salah satu lembaga tersebut - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mendorong perubahan dan perombakan total di dua lembaga lainnya, yaitu IMF dan Bank Dunia.

Antonio Guterres melancarkan kritik pedas, menyatakan Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan keuntungan keterlaluan bagi negara-negara kaya daripada negara-negara miskin.

Guterres menggambarkan respons IMF dan Bank Dunia terhadap pandemi Covid-19 sebagai "kegagalan mencolok" yang membuat puluhan negara terjebak dalam utang yang dalam.

Kritik Guterres, dalam sebuah dokumen baru-baru ini, bukan kali pertama ia menyerukan perombakan lembaga keuangan global. Tetapi ini adalah analisis terdalamnya tentang masalah-masalah IMF dan Bank Dunia, dipandang dari sudut pandang respons mereka terhadap pandemi, yang ia sebut sebagai "tes ketahanan" bagi organisasi-organisasi tersebut.

Komentarnya dikeluarkan menjelang pertemuan yang diadakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris pada hari Kamis dan Jumat untuk membahas reformasi bank pembangunan multilateral dan masalah lainnya.

Baik IMF maupun Bank Dunia tidak memberikan komentar langsung mengenai kritik dan usulan dari sekretaris jenderal tersebut. Tetapi komentar Guterres sejalan dengan pandangan para pengkritik yang melihat kepemimpinan IMF dan Bank Dunia terbatas oleh negara-negara kuat yang mengendalikannya, situasi serupa yang dialami PBB yang juga mendapat desakan kuat untuk juga menjalani perombakan total.

Maurice Kugler, profesor kebijakan publik di Universitas George Mason, mengatakan kepada Associated Press bahwa kegagalan lembaga-lembaga tersebut untuk membantu negara-negara yang paling membutuhkan "mencerminkan keteguhan pendekatan top-down di mana presiden Bank Dunia adalah warga negara Amerika Serikat yang ditunjuk oleh presiden AS dan direktur pelaksana IMF adalah warga negara Uni Eropa yang ditunjuk oleh Komisi Eropa."

Baca Juga: Ini Materi Sensitif Sekjen PBB yang Disadap Amerika Serikat dan Bikin Murka

Richard Gowan, direktur PBB dari International Crisis Group, mengatakan ada banyak kekecewaan terhadap AS dan sekutu Eropa-nya yang mendominasi pengambilan keputusan, sehingga negara-negara Afrika hanya punya "sebagian kecil hak suara."

Negara-negara berkembang juga mengeluhkan bahwa aturan pemberian pinjaman bank tersebut cenderung tidak menguntungkan mereka, katanya.

"Dalam mengatur keseimbangan, bank tersebut mencoba memperbarui prosedur pembiayaannya untuk mengatasi kekhawatiran ini, tetapi belum cukup untuk memuaskan negara-negara di Global South," kata Gowan.

Guterres mengatakan sudah waktunya bagi IMF dan Bank Dunia untuk memperbaiki apa yang ia sebut sebagai kesalahan sejarah dan "ketidakadilan dalam arsitektur keuangan internasional saat ini."

"Arsitektur" tersebut dibentuk ketika banyak negara berkembang masih berada di bawah kekuasaan kolonial.

IMF dan apa yang sekarang dikenal sebagai Grup Bank Dunia dibentuk dalam konferensi Bretton Woods, New Hampshire, pada Juli 1944 sebagai institusi kunci dalam sistem moneter internasional pascaperang.

IMF bertugas memantau nilai tukar dan memberikan pinjaman mata uang cadangan kepada negara-negara yang mengalami defisit neraca pembayaran. Bank Dunia akan memberikan bantuan keuangan untuk rekonstruksi pascaperang dan pembangunan ekonomi negara-negara yang kurang berkembang.

Baca Juga: Peringatan Bank Dunia: Perekonomian Dunia 2023 Berisiko Resesi, Proyeksi Pertumbuhan Dunia 1,7%

Guterres mengatakan lembaga-lembaga tersebut tidak sejalan dengan pertumbuhan global. Ia mengatakan Bank Dunia punya modal terbayar sebesar USD22 miliar, yang digunakan untuk pinjaman bunga rendah dan hibah untuk program pembangunan pemerintah. Sebagai persentase dari PDB global, jumlah tersebut kurang dari satu perlima dari tingkat pendanaan tahun 1960.

Sementara itu, banyak negara berkembang mengalami krisis keuangan yang dalam, diperparah oleh inflasi, peningkatan suku bunga, dan macet dalam pembayaran utang.