Ratusan Ribu Orang Berunjuk Rasa Anti-Pemerintah di Polandia Mendukung Demokrasi

WARSAW, KOMPAS.TV - Ratusan ribu orang berunjuk rasa anti-pemerintah di ibu kota Polandia hari Minggu (4/6/2023), untuk mendukung demokrasi. 

Seperti laporan Associated Press, Senin (5/6/2023), warga datang dari seluruh negara menyuarakan kemarahan terhadap pejabat yang dianggap mengikis norma demokrasi dan menciptakan kekhawatiran Polandia mengarah ke otoritarianisme seperti Hongaria dan Turki.

Wali Kota Warsaw, Rafal Trzaskowski, yang berasal dari partai oposisi yang memimpin unjuk rasa, memperkirakan 500.000 orang ikut serta dalam unjuk rasa.

Portal berita Onet memperkirakan setidaknya ada 300.000 orang pada puncak unjuk rasa tersebut.

Kerumunan besar juga berkumpul di Krakow dan kota-kota lain di negara berpenduduk 38 juta orang ini, menunjukkan frustrasi terhadap pemerintah yang dituduh melanggar konstitusi dan mengikis hak-hak fundamental di Polandia.

Mantan Presiden Lech Walesa, pemimpin Gerakan Solidaritas yang berperan penting dalam menjatuhkan rezim komunis di Polandia, berunjuk rasa bersama pemimpin partai oposisi Platforma Obywatelska, mantan Perdana Menteri Donald Tusk.

Walesa dan Tusk sangat tidak disukai oleh partai Pemerintah Hukum dan Keadilan yang dipimpin oleh Jaroslaw Kaczynski, dan kerumunan di Warsaw berseru, "Demokrasi!" dan "Konstitusi!"

Unjuk rasa dimulai di kantor Perdana Menteri Mateusz Morawiecki dan berakhir di Istana Kerajaan, di mana Tusk menyambut antusiasme peserta dan berjanji untuk berjuang meraih kemenangan dalam pemilihan musim gugur.

"Kami akan mengikuti pemilihan ini untuk menang dan memperbaiki kesalahan-kesalahan. Saya berjanji kemenangan, penyelesaian kejahatan, kompensasi untuk kesalahan-kesalahan, dan rekonsiliasi di antara orang Polandia," kata Tusk kepada kerumunan.

Baca Juga: Rusia Mengamuk Gara-gara Polandia Ubah Nama Kota Kaliningrad

Juru bicara pemerintah, Piotr Mueller, menuduh Tusk dan Walesa "berusaha menggulingkan pemerintah."

Tusk mengajak warga Polandia berunjuk rasa bersamanya demi masa depan negara, pesan yang mengena bagi Radek Tusinski, 49 tahun, yang datang dengan istri dan dua anaknya. Sebuah spanduk bertuliskan "Saya tidak bisa menyerah untuk kebebasan" terpasang di kereta bayinya.

Tuskinski mengatakan ia khawatir dengan kembalinya sistem otoriter yang mirip dengan yang ia kenang dari masa kecilnya.

"Kami menginginkan negara yang bebas untuk anak-anak kami," katanya.

Para pendukung unjuk rasa memperingatkan bahwa pemilihan bisa menjadi kesempatan terakhir bagi negara ini untuk menghentikan pengikisan demokrasi di bawah pemerintahan Hukum dan Keadilan, di tengah kekhawatiran tumbangnya pemilihan yang adil pada pemilihan musim gugur.

Berkuasa sejak tahun 2015, Hukum dan Keadilan berhasil menemukan formula yang populer dengan menggabungkan peningkatan pengeluaran sosial dengan kebijakan sosial yang konservatif dan dukungan terhadap gereja di negara yang mayoritas Katolik ini.

Namun, para pengkritik memperingatkan selama bertahun-tahun bahwa partai ini sedang membalikkan banyak pencapaian yang telah dicapai sejak Polandia keluar dari kekuasaan komunis pada tahun 1989.

Pemerintah Amerika Serikat ikut campur pada beberapa kesempatan ketika merasa bahwa pemerintah Polandia mengikis kebebasan media dan kebebasan akademik dalam bidang penelitian Holocaust.