Militer Sudan Batalkan Perundingan Gencatan Senjata dengan Kubu Paramiliter, Ini Sebabnya

KHARTOUM, KOMPAS.TV - Militer Sudan menghentikan partisipasinya dalam perundingan gencatan senjata yang difasilitasi oleh Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi pada Rabu (31/5/2023).

Militer Sudan yang dipimpin Jenderal Abdul Fattah al Burhan menuduh musuh mereka dari Pasukan Dukungan Cepat yang dipimpin Muhammad Dagalo tidak memenuhi komitmennya, seperti laporan France24.

Mediator dari perundingan di Jeddah Arab Saudi mengakui pelanggaran berulang gencatan senjata oleh kedua belah pihak, tetapi hingga saat ini belum memberlakukan sanksi apa pun dengan harapan agar pihak-pihak yang berperang tetap duduk di meja perundingan.

Militer Sudan mundur "karena pemberontak tidak pernah melaksanakan satu pun dari ketentuan gencatan senjata jangka pendek yang mengharuskan mereka menarik diri dari rumah sakit dan bangunan hunian," kata seorang pejabat pemerintah Sudan yang enggan disebutkan namanya.

Militer Sudan mengatakan Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) juga "berulang kali melanggar gencatan senjata," tambah pejabat tersebut.

Baca Juga: Paramiliter Sudan Kian Brutal, Bakar dan Hancurkan Seluruh Desa di Darfur

Mediator AS dan Arab Saudi hari Senin malam mengatakan pihak-pihak yang berperang setuju memperpanjang gencatan senjata kemanusiaan selama lima hari yang sering dilanggar selama seminggu terakhir.

Para mediator mengakui gencatan senjata "dilaksanakan dengan tidak sempurna," tetapi mengatakan perpanjangan ini "akan memungkinkan upaya kemanusiaan lebih lanjut."

Namun, meskipun adanya komitmen dari kedua belah pihak, pertempuran meletus kembali pada Selasa baik di wilayah Khartoum yang lebih luas maupun di wilayah perbatasan Darfur yang rawan konflik.

"Angkatan darat siap bertempur sampai kemenangan," tegas kepala angkatan darat Abdel Fattah al-Burhan saat berkunjung ke pasukan di ibu kota.

RSF, yang dipimpin oleh wakil al-Burhan yang kini menjadi lawannya, Mohamed Hamdan Daglo, mengatakan mereka akan "melakukan hak mereka untuk membela diri" dan menuduh angkatan darat melanggar gencatan senjata.

Baca Juga: AS dan Arab Saudi Desak Gencatan Senjata Sudan Diperpanjang, Rilis Pernyataan Bersama

Kekhawatiran tentang keruntuhan gencatan senjata

Pakar Sudan, Aly Verjee, mengatakan para mediator berusaha menghindari keruntuhan total perundingan tersebut, karena takut terjadinya eskalasi besar di lapangan.

"Para mediator tahu bahwa situasinya buruk, tetapi mereka tidak ingin menyatakan gencatan senjata telah gagal karena takut situasi akan menjadi lebih buruk," kata Verjee, seorang peneliti di Universitas Gothenburg di Swedia.

"Harapannya adalah dengan terus mempertahankan percakapan antara kedua belah pihak, prospek tercapainya perjanjian yang lebih dihormati akan meningkat seiring waktu."

Sejak pertempuran pecah antara kekuatan keamanan yang bersaing pada 15 April, lebih dari 1.800 orang tewas, menurut Armed Conflict Location and Event Data Project.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan lebih dari satu juta orang menjadi pengungsi internal dan hampir 350.000 orang melarikan diri ke luar negeri, termasuk lebih dari 170.000 orang ke Mesir.

Lebih dari setengah populasi, 25 juta orang, kini membutuhkan bantuan dan perlindungan, kata PBB.

Beberapa distrik di Khartoum tidak lagi memiliki pasokan air, listrik hanya tersedia beberapa jam seminggu, dan tiga perempat rumah sakit di zona pertempuran tidak beroperasi.

Baca Juga: Arab Saudi Murka, Mengutuk Keras Serangan terhadap Kedutaan Besar Qatar di Sudan

Banyak keluarga yang terus bersembunyi di rumah mereka, membatasi penggunaan air dan listrik sambil berusaha keras menghindari tembakan sembarangan di kota dengan populasi lebih dari lima juta orang, hampir 700.000 orang di antaranya telah melarikan diri, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di Darfur, di perbatasan barat Sudan dengan Chad, pertempuran yang berlanjut "dengan jelas mengabaikan komitmen gencatan senjata," kata Toby Harward dari badan pengungsi PBB.

Pertempuran yang terus berlanjut telah menghambat pengiriman bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh 25 juta orang, lebih dari setengah populasi, menurut PBB.

Meskipun kebutuhan semakin meningkat, PBB mengatakan hanya menerima 13 persen dari $2,6 miliar yang dibutuhkan.

PBB telah memperingatkan selama berminggu-minggu bahwa pertempuran di kota-kota utama Darfur juga melibatkan mantan pejuang pemberontak dan milisi yang direkrut berdasarkan latar belakang etnis selama konflik yang menghancurkan di wilayah tersebut pada pertengahan 2000-an.

Gubernur pro-angkatan darat Darfur, Mini Minawi, seorang mantan pemimpin pemberontak, telah mendesak warga untuk "mengambil senjata" untuk membela properti mereka.

Sudan dapat terjerumus ke dalam "perang saudara total," peringatkan Forces for Freedom and Change, blok sipil utama yang digulingkan dari kekuasaan oleh al-Burhan dan Daglo dalam kudeta tahun 2021 sebelum kedua pria tersebut berselisih.