Pemilu Thailand Dimenangkan Partai Anak Muda, Namun Memilih PM Baru Ternyata Penuh "Plot Twist"

BANGKOK, KOMPAS.TV - Partai Move Forward (MFP) yang progresif memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum hari Minggu, (14/5/2023) di Thailand dan mengumumkan koalisi bersama lima partai lain yang memberikan 309 dari 500 kursi di DPR Thailand.

Namun, memasang Pita Limjaroenrat, pemimpin MFP, sebagai perdana menteri bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan Senat yang diangkat kubu oleh pro-militer dan pendukung kerajaan punya 250 kursi dan berhak memutuskan bersama dengan Dewan Rendah dalam menentukan siapa yang menjadi perdana menteri, seperti yang dilaporkan oleh Straits Times, Selasa, (16/5/2023). Berikut kemungkinan yang bisa terjadi:

Pita Limjaroenrat menjadi perdana menteri

Setidaknya perlu 376 suara dari 750 anggota Majelis Nasional Thailand untuk memasang seorang perdana menteri. Dalam skenario ini, MFP berhasil meyakinkan setidaknya 67 senator untuk bergabung dengan koalisinya dalam memilih Pita sebagai perdana menteri.

Koalisi pemerintah akan memimpin mayoritas yang dipimpin oleh Pita.

Baca Juga: Partai Oposisi Thailand Unggul dalam Pemilu, Pemimpinnya Mengaku Siap Jadi Perdana Menteri

Prayut menjadi perdana menteri

MFP berjanji untuk mengubah undang-undang les majeste, UU yang mempidanakan penghinaan atau pencemaran nama baik raja, ratu, pewaris tahta, atau keluarga raja dengan hukuman hingga 15 tahun penjara. Ini mungkin tidak disetujui oleh para senator, mengingat kecenderungan mereka yang pro-kerajaan.

Para senator kemudian dapat memilih untuk mendukung Perdana Menteri Caretaker Prayut Chan-o-cha sebagai perdana menteri.

Mantan kepala militer, yang memimpin Thailand sejak 2014 ketika dia menggulingkan pemerintah sipil melalui kudeta militer, adalah kandidat perdana menteri dari partai United Thai Nation (UTN).

Menurut hasil awal, UTN memenangkan 36 kursi, termasuk 23 kursi konstituensi. Dengan dukungan Senat, UTN dapat memasang Prayut sebagai perdana menteri jika mampu mengumpulkan suara dari partai-partai yang sependapat yang punya setidaknya 90 kursi di Dewan Rendah.

Ini akan berarti bahwa Prayut akan memimpin pemerintahan minoritas. Pengaturan seperti ini akan tidak stabil, karena pemerintahannya tidak akan bisa melewati undang-undang atau harus bergantung pada negosiasi yang kompleks untuk melewati setiap undang-undang.

Baca Juga: Pemilu Thailand: Pemimpin Militer Kalah, Dua Partai Oposisi Menang Besar

Pita Diskualifikasi Sebagai Anggota Parlemen

Seorang politisi konservatif, Ruangkrai Leekitwattana dari Partai Palang Pracharath, mengklaim Pita secara ilegal punya saham dalam perusahaan media yang kini sudah tidak beroperasi.

Pita telah menjelaskan ia hanya punya saham tersebut sebagai eksekutor dari wasiat almarhum ayahnya.

Meskipun demikian, komisi pemilihan diwajibkan untuk menyelidiki keluhan ini bersamaan dengan keluhan-keluhan lain yang diterimanya menjelang pemilihan pada hari Minggu. Diperkirakan akan memakan waktu hingga dua bulan untuk menyelesaikan penyelidikan.

Jika penyelidikan menyimpulkan Pita bersalah, ia dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Parlemen. Belum jelas apakah ada konsekuensi hukum lain yang mungkin dihadapi partai.

Baca Juga: Berani Sekali Pria Ini, Kerjai PM Thailand Tanda Tangan di Buku Death Note

Partai Move Forward Dibubarkan

Politik Thailand dipenuhi dengan contoh-contoh pembubaran partai yang kontroversial. Dua versi sebelumnya dari Partai Pheu Thai, yaitu Partai Thai Rak Thai dan Partai People's Power, dibubarkan karena kecurangan pemilu setelah kemenangan mereka.

Pendahulu MFP, Future Forward Party, dibubarkan tahun 2020 karena pinjaman yang diberikan oleh pemimpinnya kepada partai, yang dianggap oleh pengadilan konstitusi sebagai sumbangan ilegal.

Meskipun saat ini belum ada keluhan spesifik yang dapat menyebabkan pembubaran MFP, pengamat mengatakan hal ini tidak dapat dihindari.

Pembubaran partai diperkirakan akan memicu protes jalanan yang serupa dengan yang terjadi pada tahun 2020 setelah Partai Future Forward dibubarkan.