Perpecahan di Pemerintah AS, Militer Tolak Bantu Pengadilan Kriminal Internasional ICC soal Rusia

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Pentagon memblokir pemerintahan Joe Biden untuk berbagi bukti dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag yang dikumpulkan oleh badan intelijen AS tentang kekejaman Rusia di Ukraina, menurut pejabat saat ini dan mantan yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut, seperti dilansir Straits Times, Kamis (9/3/2023).

Para pemimpin militer AS menentang upaya membantu pengadilan kriminal internasional menyelidiki pejabat Rusia karena mereka takut membuat preseden yang dapat membantu membuka jalan untuk mengadili orang Amerika Serikat.

Lembaga pemerintah AS lainnya, termasuk badan intelijen, kementerian luar negeri dan departemen kehakiman mendukung upaya memberikan bukti ke ICC, kata para pejabat seperti laporan Straits Times, Kamis, (9/3/2023).

Presiden Joe Biden belum menyelesaikan kebuntuan ini, kata para pejabat.

Bukti yang dikumpulkan dikatakan mencakup perincian yang relevan dengan penyelidikan yang dilakukan kepala jaksa ICC, Karim Khan, dimulai setelah serangan Rusia ke Ukraina Februari 2022.

Informasi tersebut dilaporkan mencakup materi tentang keputusan pejabat Rusia yang dengan sengaja menargetkan infrastruktur sipil dan menculik ribuan anak Ukraina dari wilayah pendudukan.

Baca Juga: Dramatis! Belanda Tangkap Intelijen Rusia yang Coba Menyusup Pengadilan Kriminal Internasional

Pada Desember, Kongres memodifikasi pembatasan hukum yang sudah lama ada pada bantuan Amerika ke pengadilan kriminal internasional, memungkinkan Amerika Serikat untuk membantu penyelidikan dan penuntutan terkait perang di Ukraina.

Namun di dalam pemerintahan Biden, perselisihan kebijakan tentang apakah akan melakukannya terus berlangsung secara tertutup.

Dewan Keamanan Nasional NSA mengadakan pertemuan "komite utama" tingkat Kabinet pada 3 Februari dalam upaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, kata para pejabat, tetapi Menteri Pertahanan Lloyd Austin terus menolak.

Biden belum membuat keputusan, kata para pejabat.

Pejabat AS yang membocorkan perselisihan internal melakukannya dengan syarat anonimitas karena membahas pertimbangan sensitif.

Tetapi Senator Lindsey Graham, yang membantu mendorong Kongres untuk melonggarkan pembatasan pada tahun 2022 untuk membantu ICC, membenarkan parameter perselisihan tersebut dan menyalahkan Departemen Pertahanan atau Pentagon atas keengganannya.

“Pentagon menentang perubahan legislatif, itu berlebihan, dan mereka sekarang mencoba merusak isi dan semangat undang-undang tersebut,” kata Graham.

“Bagi saya, DOD atau Pentagon adalah anak nakal yang bermasalah di sini, dan semakin cepat kita bisa mendapatkan informasi ke tangan ICC, dunia akan semakin baik.”

Baca Juga: Zelensky Murka Rudal Rusia Tewaskan 20 Orang di Ukraina, Minta ICC Gelar Pengadilan Khusus

Perwakilan di Pentagon, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman dan Kantor Direktur Intelijen Nasional menolak berkomentar atau tidak menanggapi permintaan komentar.

Adrienne Watson, juru bicara Dewan Keamanan Nasional NSA memberikan pernyataan yang tidak membahas penentangan Pentagon untuk berbagi bukti.

Namun dia mengatakan pemerintah "mendukung berbagai penyelidikan untuk mengidentifikasi dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab" atas kejahatan perang Rusia, termasuk melalui jaksa Ukraina, PBB "dan Pengadilan Kriminal Internasional, antara lain".

“Pasukan Rusia melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina, dan rakyat Ukraina berhak mendapatkan keadilan,” katanya, seraya menambahkan, “Kami juga berupaya mengungkap kekejaman Rusia di Ukraina sehingga dunia dapat melihat apa yang dilakukan pasukan Rusia.”

ICC dibentuk dua dekade lalu sebagai tempat berdiri untuk menyelidiki kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah perjanjian tahun 1998 yang disebut Statuta Roma.

Di masa lalu, Dewan Keamanan PBB telah membentuk pengadilan ad hoc untuk mengatasi kekejaman di tempat-tempat seperti bekas Yugoslavia dan Rwanda.

Banyak negara demokrasi bergabung dengan ICC, termasuk sekutu dekat AS seperti Inggris. Tetapi AS sudah lama menjaga jarak, khawatir pengadilan suatu hari nanti dapat mencoba untuk mengadili orang Amerika.