Laporan PBB Sebut Rasisme di Inggris Sudah Parah, Struktural, Institusional dan Sistemik

Pada bulan Oktober, sebuah laporan oleh seorang pengacara top Inggris dan Universitas Manchester mengatakan mereka menemukan bukti "rasisme institusional" dalam sistem peradilan di Inggris dan Wales, khususnya dalam perlakuan terhadap terdakwa kulit hitam dan Asia.

Para ahli PBB menyambut baik "upaya yang muncul menuju reparasi warisan perdagangan dan perdagangan orang Afrika yang diperbudak".

Mereka mendorong pemerintah Inggris berbuat lebih banyak untuk memastikan “rehabilitasi, pemulihan, dan rekonsiliasi negara dengan rakyatnya”.

Baca Juga: Rasisme Anggota Parlemen Prancis, Teriaki Rekannya yang Berkulit Hitam Kembali ke Afrika

Dalam apa yang kemudian dikenal sebagai skandal Windrush, terungkap pada tahun 2017 bahwa ribuan warga Inggris asal Karibia, yang tiba secara legal antara tahun 1948 dan awal 1970-an tanpa memerlukan dokumentasi, telah terjebak dalam kebijakan garis keras baru yang menargetkan imigran ilegal.

Pada hari Kamis, media Inggris melaporkan bahwa Menteri Dalam Negeri Suella Braverman telah membatalkan beberapa reformasi yang telah dijanjikan pemerintah untuk dilakukan guna mengatasi skandal Windrush.

Pakar Uganda Catherine Namakula, yang memimpin kelompok kerja PBB, menyerukan mekanisme pengaduan yang dapat diakses, independen, dan efektif untuk mengatasi rasisme.

“Memastikan akuntabilitas polisi, jaminan pengadilan yang adil bagi semua orang, dan ganti rugi bagi semua orang yang terkena dampak skandal Windrush sangat penting,” katanya.

“Penghematan terhadap bahaya hak-hak fundamental adalah usaha yang mahal bagi Inggris,” tambahnya.

Kelompok tersebut akan mempresentasikan temuan dan rekomendasinya kepada Dewan Hak Asasi Manusia pada bulan September.