PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia hari Minggu, Ada Kuliah Umum, Bakal Seru

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - PM Malaysia Anwar Ibrahim melakukan kunjungan resmi pertama keluar negeri selama dua hari ke Indonesia pada 8 hingga 9 Januari 2022 atas undangan Presiden RI Joko Widodo.

Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, dan juga beberapa pejabat dari kementerian dan lembaga terkait akan mendampingi kunjungan Anwar Ibrahim, seperti laporan Antara, Sabtu (7/1/2023).

Berdasarkan keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri Malaysia di Putrajaya hari Sabtu, PM Malaysia dijadwalkan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden RI.

Kedua kepala negara/pemerintahan dalam pertemuan yang rencananya dilakukan di Istana Bogor tersebut akan meninjau kemajuan kerja sama bilateral, menjajaki potensi kerja sama baru, dan mempromosikan upaya bersama untuk mengatasi tantangan regional dan global.

Beberapa isu penting yang akan dibahas yakni kerja sama ekonomi termasuk potensi investasi Malaysia di Ibu Kota Negara Nusantara, demarkasi darat dan batas laut, serta ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Kedua pemimpin, menurut keterangan itu, juga akan bertukar pandangan tentang sejumlah isu regional dan global, khususnya terkait situasi di Myanmar dan upaya bersama untuk mengatasi diskriminasi terhadap minyak sawit, di mana Malaysia dan Indonesia merupakan pengekspor terbesar dunia.

Baca Juga: Anwar Ibrahim Kukuhkan Legitimasi sebagai PM Malaysia Usai Menangkan Mosi Percaya Parlemen Malaysia

PM Anwar Ibrahim bersama Presiden Joko Widodo juga akan menyaksikan penyerahan 11 Letters of Interest (Lol) dari perusahaan Malaysia untuk berpartisipasi dalam pengembangan IKN Nusantara oleh Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia kepada Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono.

Selain itu, total delapan Nota Kesepahaman (MoU) antara sektor swasta Malaysia dan Indonesia yang diperkirakan bernilai RM1,16 miliar atau sekitar Rp4,11 triliun akan ditandatangani di sela-sela kunjungan tersebut.

Anwar Ibrahim juga dijadwalkan memberi kuliah umum tentang "Hubungan Strategis Malaysia-Indonesia" dan menghadiri sesi pertemuan dengan diaspora Malaysia di Jakarta.

Pada 2021, Indonesia adalah mitra dagang global terbesar ke-7 Malaysia dan ke-3 di ASEAN dengan nilai perdagangan RM95,31 miliar atau sekitar Rp337,806 triliun.

Untuk periode Januari-November 2022, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-6 Malaysia secara global, dan mitra dagang terbesar ke-2 di ASEAN dengan total perdagangan meningkat sebesar 41,7 persen senilai RM120,26 miliar atau sekitar Rp427.442 triliun.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya baru saja mengukuhkan legitimasinya melalui mosi percaya parlemen, yang memperkuat keabsahan kepemimpinannya setelah pemilihan umum bulan lalu tidak menghasilkan pemenang yang jelas.

Baca Juga: Menlu Retno ke Malaysia: Perlindungan Pekerja Migran Isu Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia

Anwar, yang koalisinya memimpin pemilihan 19 November dengan 82 kursi, kemudian membentuk pemerintahan persatuan dengan beberapa partai saingan yang lebih kecil. Tetapi aliansi oposisi Melayu-sentris mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yang punya 74 kursi parlemen, mempertanyakan legitimasi dan keabsahan Anwar Ibrahim.

Pemungutan suara parlemen yang diminta oleh pemerintah Anwar Ibrahin pada awal sesi parlemen khusus selama dua hari adalah unjuk kekuatan untuk menghilangkan keraguan atas otoritas dan keabsahannya untuk memerintah dan stabilitas pemerintahannya.

Para pemimpin partai di pemerintahannya hari Jumat menyepakati pakta kerja sama untuk masa jabatan lima tahun, memberinya dukungan dari 148 anggota parlemen, mayoritas dua pertiga yang tidak dimiliki pemimpin sejak 2008.

Mosi itu disahkan melalui pemungutan suara sederhana setelah debat oleh anggota parlemen.

Oposisi sebelumnya mengecam klausul dalam pakta kerja sama pemerintah yang membuat anggota parlemen berisiko kehilangan kursi mereka jika mereka gagal memenuhi batas, menyebutnya tidak konstitusional dan menindas.

Anggota parlemen pemerintah membela langkah tersebut seperlunya untuk memastikan pemerintah tidak akan terancam oleh tindakan masing-masing anggota parlemen.