PM Belanda Minta Maaf atas Peran Kerajaan Belanda dalam Perbudakan Manusia Masa Penjajahan

THE HAGUE, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf atas nama Negara Belanda atas peran historisnya dalam perbudakan, dan atas konsekuensi yang diakuinya berlanjut hingga saat ini.

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf secara resmi pada hari Senin,(19/12/2022), atas 250 tahun keterlibatan Belanda dalam perbudakan, menyebutnya sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan."

“Hari ini atas nama Pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas tindakan negara Belanda di masa lalu,” kata Rutte dalam pidatonya di Den Haag.

“Kita, yang hidup di sini dan sekarang, hanya bisa mengakui dan mengutuk perbudakan dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” katanya.

“Selama berabad-abad negara Belanda dan perwakilannya mengaktifkan dan merangsang perbudakan dan mendapat untung darinya,” tambahnya.

“Memang benar bahwa tidak seorang pun yang hidup hari ini menanggung kesalahan pribadi atas perbudakan... (namun) negara Belanda memikul tanggung jawab atas penderitaan luar biasa yang telah dilakukan terhadap mereka yang diperbudak dan keturunan mereka.”

Baca Juga: Data Terbaru: 50 Juta Orang Hidup dalam Perbudakan Modern Tahun 2021, 3,3 Juta adalah Anak-Anak

Permintaan maaf itu datang hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri negara Eropa, termasuk Suriname dan pulau-pulau seperti Curacao dan Aruba di Karibia dan Indonesia di Timur.

Menteri Belanda melakukan perjalanan ke tujuh bekas koloni di Amerika Selatan dan Karibia untuk acara tersebut.

Permintaan maaf itu muncul di tengah pertimbangan ulang yang lebih komprehensif tentang masa lalu kolonial negara itu, termasuk upaya untuk mengembalikan karya seni yang dijarah, dan perjuangannya melawan rasisme saat ini.

Namun, ada perlawanan dari kelompok yang mengatakan, permintaan maaf harus datang dari Raja Willem-Alexander, di bekas jajahan Suriname, pada 1 Juli 2023 – peringatan 160 tahun penghapusan Belanda.

“Dibutuhkan dua orang untuk tango – permintaan maaf harus diterima oleh seseorang,” kata Roy Kaikusi Groenberg dari Honor and Recovery Foundation, sebuah organisasi Belanda Afro-Suriname.

Ia mengatakan, salah jika para aktivis keturunan budak yang berjuang selama bertahun-tahun untuk mengubah wacana kebangsaan, tetapi tidak cukup diajak berkonsultasi. “Cara pemerintah menangani ini, ini terlihat seperti sendawa neo-kolonial,” katanya.

Baca Juga: Beranjak dari Era Kolonial, Jerman Kembalikan Jasad Leluhur yang Dicuri ke Hawaii

Silveria Jacobs, Perdana Menteri Sint Maarten – sebuah negara Karibia di Kerajaan Belanda – mengatakan pekan lalu dia tidak akan menerima permintaan maaf tanpa diskusi.

Rutte menanggapi panel penasehat nasional yang dibentuk setelah pembunuhan George Floyd tahun 2020 di Amerika Serikat.