Usai Pemilu Malaysia, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Belum Capai Kata Sepakat untuk Koalisi

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV – Pertemuan antara Ketua Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin Anwar Ibrahim dan mitranya dari Barisan Nasional (BN) Zahid Hamidi, belum menghasilkan koalisi pemerintahan Malaysia berikutnya.

Zahid mengatakan dewan tertinggi koalisi BN masih harus memutuskan siapa yang akan didukung.

Raja Malaysia memberi tenggat pukul 2 siang hari ini waktu Kuala Lumpur kepada parlemen hasil pemilu membentuk koalisi agar tercipta pemerintahan baru.

Seperti dilaporkan The Straits Times, Senin (21/11/2022), Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi bertemu pada Senin pagi, hanya beberapa jam sebelum batas waktu yang ditetapkan istana bagi para pemimpin politik Malaysia untuk membentuk pemerintahan.

“Keputusan apa pun hanya akan diambil setelah panitia perunding bertemu dengan pihak mana pun yang ingin membentuk pemerintahan dan setelah dewan tertinggi BN memutuskan secara resmi setelah umpan balik dari negosiasi. Belum ada negosiasi resmi hingga saat ini,” kata Presiden Umno Zahid.

Pertemuan di Seri Pacific Hotel di Kuala Lumpur itu terjadi setelah pemungutan suara pada Sabtu (19/11/2022) yang menghasilkan tidak adanya kubu mayoritas mutlak di parlemen.

Anwar Ibrahim dan Ketua Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin Yassin mempertaruhkan klaim mereka untuk menjadi perdana menteri.

Pada Minggu (20/11/2022) malam, BN membantah keras telah setuju bergabung dengan koalisi PN yang komponen terbesarnya adalah PAS atau Parti Islam SeMalaysia.

Baca Juga: Pembentukan Koalisi Malaysia Masih Sengit, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Rundingkan Koalisi

Meskipun Zahid mengatakan sejauh ini belum ada negosiasi resmi dengan PH, perdana menteri sementara dan wakil presiden UMNO, Ismail Sabri Yaakob, mengatakan kepada wartawan "karena kami menerima beberapa tamu, wajar dan sopan untuk menyambut mereka dan mengobrol," ketika ditanya mengapa Anwar hadir dalam rapat BN.

Zahid juga mengatakan BN belum mengambil keputusan untuk membentuk pemerintahan dengan PN.

“Setiap klaim partai atau koalisi bahwa BN telah bergabung dengan mereka untuk membentuk pemerintahan semuanya tidak benar,” katanya.

Laporan yang mengutip para pemimpin PH mengatakan kedua koalisi telah sepakat untuk membentuk pemerintahan negara bagian di Perak dan Pahang, tempat majelis legislatif juga gagal membentuk mayoritas parlemen negara bagian setelah pemilihan pada Sabtu.

Pemimpin partai lain yang tiba di hotel termasuk Mohamad Sabu, presiden komponen PH dari Parti Amanah Negara, dan Datuk Seri Wee Ka Siong yang memimpin Asosiasi Tionghoa Malaysia yang merupakan partai dalam komponen BN.

Komponen terbesar PH, Partai Aksi Demokratik (DAP), Minggu malam, menyetujui langkah Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim untuk mengikat BN yang dipimpin UMNO, kata seorang sumber kepada The Straits Times.

Langkah itu dinilai kontroversial karena PH telah lama menjadikan antikorupsi sebagai prinsip inti dari agenda politiknya, sementara anggota UMNO dianggap penuh dengan korupsi, tidak terkecuali presiden partai Zahid, yang diadili atas puluhan tuduhan korupsi.

Baca Juga: Pembentukan Koalisi Malaysia Sengit, Barisan Nasional Klaim Belum Diajak Bicara Perikatan Nasional

Pada 2018, UMNO kehilangan kekuasaan untuk pertama kalinya dalam sejarah enam dekade Malaysia akibat kemarahan publik atas skandal 1MDB, di mana miliaran dolar dana publik dimaling.

“Zahid tidak akan diberikan posisi pemerintah dan tidak akan ada campur tangan dalam kasus pengadilannya. Ini adalah keputusan yang sulit tetapi kita harus mengenali musuh yang lebih besar. PAS tidak diperbolehkan dalam pemerintahan,” kata seorang anggota dewan pimpinan DAP kepada The Straits Times.

PAS, anggota Perikatan Nasional yang dipimpin Muhyiddin Yassin, muncul sebagai partai terbesar di parlemen dengan 44 kursi setelah pemilu pada Sabtu lalu, dan lama mendukung pandangan Islamis yang menurut para kritikus melanggar kebebasan pribadi.

Ketua Pemuda PKR Adam Adli, yang terkenal dengan kampanyenya melawan kleptokrasi, mengatakan bahwa Barisan Nasional dan Pakatan Harapan harus bekerja sama.

“Kalau ada kerja sama, pasti ada syaratnya,” ujarnya menanggapi pertanyaan media di hotel tersebut, Sabtu.

Baik Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, dengan masing-masing 82 dan 79 anggota parlemen, membutuhkan dukungan dari anggota parlemen Barisan Nasional untuk mencapai mayoritas sederhana minimal 112 kursi di badan legislatif dengan 222 kursi.

Tetapi The Straits Times, Minggu malam, melaporkan, UMNO sangat terpecah, dengan beberapa pemimpin meminta Zahid, yang ingin mengikat 30 anggota parlemen Barisan Nasional untuk mendukung Pakatan Harapan, mengundurkan diri.

Baca Juga: Malaysia Gelar Pemilu Hari Ini, Koalisi Partai Bersaing Sengit Memperebutkan Suara Pemilih Muda

Sekitar 20 anggota parlemen UMNO ingin mendukung Perikatan Nasional, dan beberapa tokoh terkemuka di UMNO yakin partai tersebut harus tetap menjadi oposisi, setelah mengalami kekalahan terburuknya.

Namun, Zahid bersikeras setiap janji dukungan tertulis untuk kandidat perdana menteri mana pun sebelumnya tidak sah karena melanggar sumpah yang dilakukan oleh kandidat Barisan Nasional untuk mematuhi keputusan kolektif koalisi.

Dalam tanggapan langsung, Menteri Pertahanan Senior sementara Hishammuddin Hussein, dikatakan memimpin kelompok pro-Perikatan Nasional, bersikeras dia tidak akan bekerja dengan Anwar Ibrahim dan DAP.

“No Anwar, No DAP. Mereka yang merasa bisa memecat saya karena berpegang pada sikap ini, coba saja,” kata mantan wakil presiden UMNO itu, mengacu pada resolusi majelis umum partai tahun lalu.

Gabungan Parti Sarawak, yang meraih 22 dari 31 kursi negara bagian, menyatakan pada Minggu, dukungannya untuk mantan perdana menteri Muhyiddin, menempatkan presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia di posisi terdepan.

Raja Malaysia yang ditugaskan untuk menentukan siapa yang mungkin mendapatkan kepercayaan mayoritas di legislatif, memutuskan pada Minggu bahwa mengingat situasi parlemen hasil pemilu, partai dan anggota parlemen independen harus mengajukan koalisi yang dapat membentuk pemerintahan pada Senin pukul 14.00 waktu Kuala Lumpur.