Inggris Umumkan Resesi Ekonomi, akan Naikkan Pajak dan Potong Anggaran Layanan Publik

LONDON, KOMPAS.TV — Pemerintah Inggris menyatakan negara dalam keadaan resesi ekonomi, Kamis (17/11/2022), dan mengumumkan pemotongan pengeluaran publik senilai puluhan miliar poundsterling dan kenaikan pajak.

Pemotongan dan kenaikan pajak itu diharapkan mampu menambal lubang keuangan publik negara dalam upaya memulihkan kredibilitas fiskal Inggris usai bencana terjun ke dalam ekonomi trickle-down. 

Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt, seperti dilansir The New York Times, merinci serangkaian kenaikan dan pemotongan pajak pada program pemerintah senilai kumulatif 55 miliar pound atau sekitar Rp1.019 triliun.

Itu merupakan salah satu anggaran paling keras yang pernah diberlakukan di Inggris, sebuah negara yang sudah meluncur terjengkang ke dalam resesi.

Tujuan langsung dari rencana tersebut adalah untuk mengurangi defisit publik yang membengkak akibat pembayaran besar-besaran selama pandemi virus corona dan krisis energi.

Tetapi anggaran itu juga merupakan tindakan penyesalan fiskal setelah pemotongan pajak besar-besaran diluncurkan pada bulan September lalu oleh perdana menteri terakhir, Liz Truss.

Proposal itu mengguncang pasar, menyebabkan pound ambruk dan membuat Truss kehilangan pekerjaannya beberapa minggu kemudian.

Obat yang diresepkan oleh Hunt dan bosnya, Perdana Menteri Rishi Sunak, adalah pembalikan yang hampir sepenuhnya, dan itu akan menyakitkan secara ekonomi dan politik.

Baca Juga: KTT G20: Diplomasi Jokowi Diapresiasi Dunia, Hasil Nyata Kurangi Sentimen Resesi Global Ditunggu

Ini akan menaikkan pajak puluhan juta orang Inggris, orang kaya dan kelas pekerja, dan secara efektif memotong dana untuk Kementerian Pertahanan, bantuan luar negeri, lembaga budaya di London, dan beberapa proyek pekerjaan umum.

"Siapa pun yang mengatakan ada jawaban yang mudah, sesungguhnya tidak jujur kepada rakyat Inggris," kata Hunt dalam pidato yang diawasi ketat di depan Parlemen. "Kami ingin pajak rendah dan uang sehat, tetapi Konservatif tahu uang sehat harus didahulukan."

Jarang dalam sejarah, Inggris memiliki pemotongan anggaran yang begitu besar. Selain resesi, yang dikonfirmasi oleh Hunt pada Kamis, Inggris menderita inflasi dua digit, 11,1 persen pada bulan Oktober, kata pemerintah pada Rabu, serta melonjaknya harga bahan bakar dan kenaikan suku bunga.

Beberapa orang menunda menyalakan pemanas di rumah mereka. Yang lainnya tidak tahu bagaimana mereka dapat membayar biaya bulanan yang lebih tinggi dari hipotek mereka.

Saat Hunt berbicara, House of Commons berbelok mendecit di antara kesunyian yang mencekam, saat anggota parlemen mencerna tindakan spesifik pemerintah yang berbalas sahutan protes keras dari bangku oposisi, ketika menteri keuangan mengeklaim kesengsaraan Inggris sebagian besar merupakan warisan dari pandemi dan gangguan yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina.

Hunt mencoba meredam pukulan bagi warga Inggris dengan mengumumkan kenaikan upah nasional yang melindungi pekerja bergaji rendah, menjadi £10,42 per jam, dari £9,50 per jam, serta dana tambahan £3,3 miliar untuk National Health Service atau Layanan Kesehatan Nasional tahun 2023 dan 2024.

Pemerintah Inggris juga meningkatkan dan memperpanjang pajak keuntungan atau rezeki nomplok penyedia energi yang meraup keuntungan besar karena meroketnya harga minyak dan gas setelah invasi Rusia ke Ukraina. Sunak kini juga memberlakukan pajak lebih tinggi pada pembangkit listrik.

Banyak dari pemotongan pengeluaran tidak akan berlaku selama dua tahun sampai setelah pemilihan umum berikutnya, yang harus diadakan oleh Sunak pada Januari 2025.

Baca Juga: Di Tengah Ancaman Resesi 2023, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diperkirakan Cerah!

Hal itu menempatkan oposisi Partai Buruh ke dalam kebingungan. Dengan keunggulan dua digit dalam jajak pendapat atas Konservatif yang memerintah, Partai Buruh dapat merebut kekuasaan, hanya untuk menemukan dirinya mewarisi layanan publik yang sangat terkuras.

Pound Inggris, yang naik nilai tukarnya sebelum pidato, turun tipis menjadi £1,17 per dolar.

Anggaran adalah ujian penting bagi Sunak, mantan menteri keuangan yang pernah bekerja untuk Goldman Sachs dan yang membawa pendekatan yang lebih teknokratis dan pikiran fiskal setelah eksperimen sisi penawaran Truss.

Sunak memenangkan kontes untuk menggantikan Truss bulan lalu setelah gagal mengalahkannya dalam kampanye kepemimpinan di musim panas di mana dia memperingatkan bahwa pemotongan pajaknya akan menyebabkan malapetaka.

Taruhan Sunak adalah, langkah-langkah tersebut akan mengembalikan keuangan publik pada pijakan yang sehat, mengembalikan reputasi Inggris di pasar global dan memosisikan ekonomi untuk pulih sebelum pemilihan.

Namun dalam jangka pendek, Hunt mengakui langkah-langkah tersebut kemungkinan akan memperdalam kesengsaraan bagi Inggris, yang masih menderita guncangan ekonomi akibat Brexit dan pandemi virus corona.

Beberapa menyamakan anggaran dengan langkah-langkah penghematan yang diberlakukan oleh Perdana Menteri David Cameron dan kanselirnya, George Osborne, setelah krisis keuangan tahun 2009.

Baca Juga: PM Inggris Rishi Sunak: KTT G20 Perkuat Pondasi Ekonomi Internasional

Kebijakan Cameron saat itu mengosongkan banyak layanan publik Inggris, termasuk NHS, yang sudah kepayahan berjuang memanggul beban tambahan pandemi.

Sunak dikatakan sangat terlibat dalam perselisihan dengan Hunt, yang direkrut sebagai kanselir oleh Truss setelah dia menggulingkan pendahulunya, Kwasi Kwarteng.

Sunak dan Hunt dilaporkan bergulat mencari cara menyeimbangkan kenaikan pajak dengan pemotongan pengeluaran, awalnya mendorong pembagian sekitar 50/50, sebelum sedikit mengalihkan penekanan ke pemotongan pengeluaran, banyak di antaranya akan berlaku nanti.

Ekonom umumnya setuju menempatkan pengeluaran yang lebih rendah di atas kenaikan pajak dapat memiliki efek yang lebih menguntungkan dalam menyeimbangkan kembali pembukuan.

Sebuah studi terhadap 17 program semacam itu sejak tahun 2006 oleh Oxford Economics, sebuah firma peramalan dan analisis, menemukan bahwa perpaduan yang ideal adalah sekitar 60 persen pemotongan belanja dan 40 persen langkah peningkatan pendapatan, kira-kira pembagian yang diumumkan oleh Hunt.

Tetapi, studi yang sama juga menemukan bahwa hampir setengah dari program tersebut berhasil mencapai tujuan mereka untuk mengurangi utang sebagai persentase dari produk domestik bruto.

Itu terutama benar dalam lingkungan ekonomi global yang tidak bersahabat seperti yang dihadapi pemerintah saat ini.

Inggris juga harus berurusan dengan warisan percobaan gagal Liz Truss, yang masih membebani reputasi negara untuk keandalan fiskal mereka.

"Ini akan memakan waktu lebih lama untuk membangun kembali reputasi itu daripada memperbaiki kurva emas," Andrew Bailey, Gubernur Bank Inggris, mengatakan pada hari Rabu kepada komite Parlemen. "Kita harus melangkah dengan hati-hati."