ASEAN dan Amerika Serikat Sepakat Kemitraan Strategis, Biden Janji akan Bekerja Sama Jauh Lebih Erat

PHNOM PENH, KOMPAS.TV — Presiden Joe Biden berjanji Amerika Serikat akan bekerja sama dengan ASEAN. Biden meyakini ASEAN merupakan koalisi penting dari negara-negara Asia Tenggara.

Kepada para pemimpin ASEAN, Biden mengatakan, "Kita akan membangun masa depan yang lebih baik yang ingin kita semua lihat," di wilayah di mana AS bersaing ketat dengan China yang juga bekerja untuk memperluas pengaruhnya.

Hubungan antara ASEAN dan Amerika Serikat juga mendapat dorongan ketika mereka secara resmi meningkatkan hubungan mereka menjadi kemitraan strategis yang komprehensif.

Perjanjian tersebut akan memungkinkan kedua belah pihak bekerja sama lebih erat dalam berbagai aspek untuk jangka panjang, termasuk bidang-bidang seperti penelitian energi dan perubahan iklim.

Mengutip tiga KTT ASEAN yang dia ikuti sebagai presiden, Biden mengatakan ASEAN adalah "jantung strategi Indo-Pasifik pemerintahan saya" dan berjanji untuk berkolaborasi membangun kawasan yang "bebas dan terbuka, stabil dan sejahtera, tangguh dan aman.”

"Saya berharap dapat melanjutkan kerja sama dengan ASEAN dan dengan Anda masing-masing untuk memperdalam perdamaian dan kemakmuran di seluruh kawasan untuk menyelesaikan tantangan dari Laut China Selatan hingga Myanmar, dan menemukan solusi inovatif untuk tantangan bersama," kata Biden, mengutip iklim dan jaminan kesehatan di antara bidang-bidang kerja sama AS dan ASEAN, Sabtu (12/11/2022).

Upaya Biden pada KTT ASEAN tahun ini dimaksudkan untuk meletakkan dasar bagi pertemuannya yang sangat dinanti-nantikan dengan Presiden China Xi Jinping, pertemuan tatap muka pertama Biden dengan seorang pemimpin yang negaranya dianggap AS sebagai pesaing ekonomi dan militer paling kuat.

Baca Juga: Jokowi Sampaikan 6 Poin Sikap Indonesia soal Krisis Myanmar, Desak ASEAN Tolak Rencana Pemilu

Biden dan Xi akan bertemu pada hari Senin di KTT G20 yang mempertemukan para pemimpin dari ekonomi terbesar dunia, diadakan beberapa hari mendatang di Bali, Indonesia.

Bepergian ke Phnom Penh pada Sabtu pagi, penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan, Biden akan mengangkat masalah seperti kebebasan navigasi dan penangkapan ikan ilegal dan tidak diatur yang dituding dilakukan oleh China, yang bertujuan untuk menunjukkan ketegasan AS terhadap Beijing.

Kebebasan navigasi mengacu pada perselisihan di Laut China Selatan, di mana Amerika Serikat mengatakan dapat berlayar dan terbang ke mana pun selama hukum internasional mengizinkan dan China percaya misi semacam itu membuat tidak stabil.

Sullivan mengatakan, AS memiliki peran kunci untuk dimainkan sebagai kekuatan penstabil di kawasan itu dan dalam mencegah satu negara terlibat dalam "intimidasi dan pemaksaan berkelanjutan yang pada dasarnya akan merugikan negara-negara ASEAN dan negara-negara lain."

"Ada sinyal permintaan nyata untuk itu," kata Sullivan kepada wartawan di atas Air Force One pada hari Sabtu. Mengacu pada Republik Rakyat Tiongkok, Sullivan melanjutkan, "Saya pikir China mungkin tidak menyukai fakta itu, tetapi mereka pasti mengakui dan memahaminya."

Satu inisiatif baru terkait dengan upaya yang akan dibahas Biden pada hari Sabtu berfokus pada kesadaran maritim, khususnya menggunakan frekuensi radio dari satelit komersial untuk melacak pelayaran gelap dan penangkapan ikan ilegal dengan lebih baik, kata Sullivan.

Baca Juga: Sekjen PBB Sebut ASEAN sebagai Jembatan Kerenggangan Amerika Serikat dan China

Kunjungan Biden ke Kamboja, kedua kalinya oleh seorang presiden AS, melanjutkan dorongan pemerintahannya untuk menunjukkan investasinya di Pasifik selatan, yang disorot awal tahun ini ketika Gedung Putih menjadi tuan rumah KTT ASEAN di Washington.

Biden juga menunjuk salah satu pembantu seniornya, Yohannes Abraham, sebagai utusan resmi untuk ASEAN, cara lain yang digarisbawahi oleh Gedung Putih atas komitmen tersebut.

ASEAN tahun ini mengangkat AS ke status "kemitraan strategis komprehensif", peningkatan hubungan mereka yang sebagian besar bersifat simbolis, tetapi menempatkan Washington pada tingkat yang sama dengan China, yang mendapat status tersebut tahun lalu.

Biden tiba pada hari Sabtu di Phnom Penh dan membuka kegiatan dengan bertemu dengan PM Kamboja Hun Sen selaku tuan rumah KTT ASEAN.

Biden juga berpartisipasi dalam foto keluarga tradisional dengan para pemimpin Asia Tenggara, yang perlu dilakukan ulang karena Biden terlalu sibuk berjabat tangan dengan kepala negara lainnya, dan kemudian, akan menghadiri jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh pertemuan puncak paralel di Kamboja yang berfokus pada Asia Timur.

Topik lain yang menjadi fokus Biden adalah Myanmar, di mana junta militer menggulingkan pemerintah yang berkuasa pada Februari 2021 dan menangkap pemimpinnya yang terpilih secara demokratis, Aung San Suu Kyi.

Baca Juga: Indonesia Jadi Ketua ASEAN 2023, Siap Lanjutkan Isu Prioritas G20, Ada Transformasi Digital

Saat bertemu dengan Hun Sen, Biden menekankan bahwa AS berkomitmen untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar, yang terus mengarah ke bentuk pemerintahan demokratis sebelum kudeta.

Biden juga mengangkat masalah hak asasi manusia di Kamboja. Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan dengan Hun Sen, Gedung Putih mengatakan Biden mendesak Hun Sen, penguasa otoriter di negara yang demokratis, untuk "membuka kembali ruang sipil dan politik" sebelum pemilu 2023.

Biden, menurut Gedung Putih, juga mendorong Hun Sen untuk membebaskan aktivis termasuk Theary Seng, seorang pengacara Kamboja-Amerika yang dihukum karena dianggap berkhianat di masa jabatan Hun Sen sebelumnya.

Gedung Putih mengatakan Biden juga menyuarakan keprihatinan tentang aktivitas di Pangkalan Angkatan Laut Ream, yang perluasannya digambarkan pejabat Kamboja sebagai upaya kolaboratif antara Kamboja dan China.

Pada KTT AS-ASEAN, ada kursi kosong yang harusnya diduduki Myanmar, namun para pemimpinnya dilarang berpartisipasi dalam pertemuan resmi ASEAN.

Biden akan berpartisipasi dalam sesi KTT Asia Timur pada hari Minggu, termasuk pertemuan tiga arah dengan para pemimpin Korea Selatan dan Jepang, sebelum berangkat ke KTT G20 di Bali.