Tujuan Lestari terkait

Menlu RI Sebut Masalah Myanmar Hanya Bisa Diselesaikan Rakyatnya Sendiri: Tugas ASEAN Memfasilitasi

Baca Juga: Menlu Se-ASEAN Bertemu Bicara Khusus Tentang Myanmar

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia Sidharto Suryodipuro mengatakan, pada konferensi pers Kamis, bahwa Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar yang terdiri dari anggota parlemen terguling dan kelompok pro-demokrasi sekutu akan menjadi salah satu pemangku kepentingan.

“Indonesia tidak setuju harus ada izin dari junta,” tambahnya.

Menurut Pernyataan Ketua ASEAN yang dirilis Kamis, para menteri luar negeri menegaskan kembali pentingnya dan relevansi dari konsensus lima poin, dan menekankan perlunya untuk lebih memperkuat implementasinya melalui “tindakan konkret, praktis dan terikat waktu”.

Mereka juga sepakat pengambilan keputusan di ASEAN untuk mengatasi situasi di Myanmar harus didasarkan pada konsultasi dan konsensus.

“Tidak diragukan lagi, situasi di lapangan tetap kritis dan rapuh, dan ini bukan karena kurangnya komitmen dan upaya dari pihak ASEAN dan utusan khusus, tetapi karena kompleksitas dan kesulitan konflik berlarut-larut Myanmar selama beberapa dekade, yang semakin diperburuk oleh krisis politik saat ini,” kata pernyataan itu.

Kamboja mengatakan Myanmar diundang untuk mengirim perwakilan non-politik ke pertemuan di Indonesia, tetapi junta tidak setuju.

Para jenderal Myanmar dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN sejak 2021, ketika militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin peraih Nobel, Aung San Suu Kyi, pada Februari 2021 lalu menahannya, termasuk ribuan aktivis, dan melancarkan tindakan keras mematikan terhadap para pengunjuk rasa.

“Keterlibatan dengan militer tidak ada hubungannya dengan pengakuan. Kami yakin dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, ASEAN dapat menjalankan fungsinya untuk berdialog,” ujar Retno.

Baca Juga: Usai Bombardir Konser Musik, Junta Myanmar: Itu Kabar Hoaks! Yang Kami Serang Markas Teroris

“Masalah Myanmar hanya bisa diselesaikan oleh rakyat Myanmar sendiri. Oleh karena itu, dialog di antara mereka menjadi sangat penting. Tugas ASEAN adalah memfasilitasi.”

ASEAN punya kebijakan mendasar untuk tidak campur tangan dalam urusan kedaulatan negara-negara anggota, tetapi beberapa negara menyerukan agar blok tersebut lebih berani dalam mengambil tindakan terhadap junta militer Myanmar.

Kamboja, sebagai ketua ASEAN, Selasa (25/10/2022), menyatakan “keprihatinan besar” atas meningkatnya kekerasan di Myanmar dan mendesak junta militer untuk mengambil tindakan nyata dalam menjalin dialog damai dengan oposisinya.

Dalam sebuah pernyataan, mereka juga mendesak untuk “mengendalikan diri sepenuhnya dan segera menghentikan kekerasan”, yang terjadi beberapa pekan terakhir termasuk pengeboman penjara terbesar Myanmar di mana ratusan tahanan politik ditahan.

Pada Minggu (23/10/2022), sekitar 80 orang tewas setelah terjadi serangan udara militer pada konser yang diadakan oleh kelompok etnis minoritas yang menentang junta di Negara Bagian Kachin.

Junta militer Myanmar, Tatmadaw, berkilah dengan mengatakan serangan pada akhir pekan itu sejalan dengan aturan internasional.

Sementara itu, kelompok masyarakat sipil internasional meminta ASEAN melepaskan diri dari junta militer, mengkritik konsensus lima poin dan menyimpulkan bahwa utusan khusus ASEAN di Myanmar, tidak efektif.

Dalam surat terbuka, mereka juga mengatakan mempertahankan dialog dan kunjungan hanya akan membuat junta makin berani.