Maarif Institute Apresiasi Langkah Australia yang Tak Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

JAKARTA, KOMPAS.TV - Maarif Institute mengapresiasi langkah Australia yang kembali tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah ini dinilai menjadi komitmen Negeri Kangguru dalam mewujudkan perdamaian di Palestina.

Pada Selasa (18/10/2022) lalu, pemerintah Australia mencabut pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 

Kebijakan ini sekaligus mengubah keputusan kontroversial pemerintah Australia pada tahun 2018 lalu yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menegaskan bahwa status Yerusalem harus diselesaikan dalam negosiasi damai antara Israel dan Palestina.

"Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak prospek ini,” kata Wong dikutip dari Associated Press.

Langkah Australia itu dipuji Moh. Shofan, Direktur Program Maarif Institute. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan pandangan Buya Syafii Maarif — yang sejatinya juga senapas dengan pandangan kelembagaan Maarif Institute — agar lebih melihat masalah Palestina sebagai masalah kemanusiaan, dan bukan masalah agama. 

“Buku Buya Syafii, tentang Gilad Atzmon itu sebagai cermin dari sikap politik Buya terhadap perjuangan rakyat Palestina," kata Shofan dalam rilis yang diterima Kompas TV, Kamis (20/10/2022). Ia merujuk sosok Gilad Atzmon, musisi bekas warga negara Israel yang kini bermukim di Inggris.

Baca Juga: Kejutan, Australia Membatalkan Pengakuan Yerusalem Ibu Kota Israel, Kembali ke Solusi Dua Negara

"Buya menolak soal Palestina sebagai masalah agama, melainkan soal kemanusiaan. Dunia harus bercermin kepada Gilad Atzmon yang tanpa rasa takut diintimidasi atau dibunuh sekalipun karena  memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari cengkeraman penjajahan bangsanya sendiri," jelasnya.

Maarif Institute berpandangan, kekejaman yang terjadi di Palestina merupakan tragedi politik, tragedi kemanusiaan, dan tragedi hukum yang sangat biadab dan memalukan di mata dunia.