Berbagai Lembaga HAM Dunia Desak Pemerintah Sri Lanka yang Baru Tidak Lakukan Kerasan

Warga Sri Lanka turun ke jalan selama berbulan-bulan untuk menuntut para pemimpin puncak mereka mundur untuk mengambil tanggung jawab atas kekacauan ekonomi yang telah membuat 22 juta orang negara itu berjuang dengan kekurangan kebutuhan pokok, termasuk obat-obatan, bahan bakar dan makanan.

Sementara para pengunjuk rasa berfokus pada keluarga Rajapaksa, Wickremesinghe juga memantik kemarahan sebagai pengganti Rajapaksa.

Pasukan bersenjata dan polisi tiba dengan truk dan bus pada hari Jumat untuk membersihkan kamp protes utama di ibu kota, Kolombo, meskipun pengunjuk rasa telah mengumumkan bahwa mereka akan mengosongkan lokasi tersebut secara sukarela.

Oposisi Sri Lanka, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, dan Amerika Serikat mengecam taktik keras pemerintah.

Meskipun keamanan meningkat di luar kantor presiden, pengunjuk rasa bersumpah melanjutkan protes sampai Wickremesinghe mengundurkan diri. 

Pada hari Jumat, ia menunjuk perdana menteri sekutu Rajapaksa, Dinesh Gunawardena.

Baca Juga: Sah! Eks PM yang Rumahnya Dibakar saat Demo, Terpilih Jadi Presiden Sri Lanka

Pada hari Senin, Wickremesinghe mengumumkan keadaan darurat sebagai pejabat presiden dalam upaya untuk memadamkan protes.

Hanya beberapa jam setelah dilantik, Wickremesinghe mengeluarkan pemberitahuan yang meminta angkatan bersenjata untuk menjaga hukum dan ketertiban, membuka jalan bagi gerakan melawan kamp protes.

Para pengunjuk rasa menuduh Rajapaksa dan keluarganya yang berkuasa menyedot uang dari kas pemerintah dan mempercepat keruntuhan negara dengan salah mengelola ekonomi.

Keluarga Rajapaksa membantah tuduhan korupsi, tetapi mantan presiden mengaku beberapa kebijakannya berkontribusi pada krisis Sri Lanka.

Gejolak politik mengancam upaya untuk mencari penyelamatan dari Dana Moneter Internasional.

Namun, awal pekan ini, Wickremesinghe mengatakan pembicaraan bailout hampir mencapai kesimpulan.

Kepala IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan kepada majalah keuangan Jepang Nikkei Asia minggu ini bahwa IMF mengharapkan kesepakatan "secepat mungkin."