AS Ungkap Strategi Terbaru di Kawasan Geopolitik Pasifik Selatan untuk Lawan Pengaruh China

SUVA, FIJI, KOMPAS.TV - Amerika Serikat mengungkapkan strategi baru untuk memprioritaskan negara-negara Pasifik dalam kebijakan luar negerinya, berusaha meredakan kekhawatiran atas perubahan iklim dan pembangunan dalam upaya untuk melawan pengaruh China yang berkembang di Pasifik Selatan yang sangat luas, seperti laporan Straits Times, Rabu, (13/7/2022).

Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris hari Rabu mengumumkan komitmen baru negaranya, termasuk rencana membuka lebih banyak kedutaan AS di Pasifik Selatan, dalam pidato yang disampaikan secara virtual pada pertemuan para pemimpin Forum Pulau Pasifik di Fiji pada Rabu (13/7/2022). Para pemimpin regional dan diplomat kawasan itu bertemu di Suva, Fiji, sejak Senin.

“Kami menyadari dalam beberapa tahun terakhir, Kepulauan Pasifik mungkin tidak menerima perhatian dan dukungan diplomatik yang layak Anda dapatkan. Jadi hari ini saya di sini untuk memberi tahu Anda secara langsung, kami akan mengubahnya,” kata Harris dalam pidatonya.

Harris mengumumkan AS akan menunjuk utusan Forum Kepulauan Pasifik yang ditunjuk untuk lebih meningkatkan jejak diplomatiknya di seluruh kawasan, serta membuka kedutaan besar baru di Kiribati dan Tonga. Mereka akan berada di samping kedutaan AS di Kepulauan Solomon, yang sudah dalam proses pembukaan kembali.

AS bergabung dengan pemerintah termasuk Australia dan Selandia Baru yang bergegas meningkatkan hubungan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik ketika China berlomba untuk merayu kawasan yang penting secara strategis itu, di tengah persepsi bahwa AS dan Australia mulai mengabaikan kemitraan mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Para pejabat dikejutkan oleh penandatanganan perjanjian keamanan antara Kepulauan Solomon dan China pada bulan April, sebuah kemenangan diplomatik besar bagi Beijing dan kesepakatan semacam itu yang pertama di Pasifik.

Harris hari Rabu juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan pendanaan menjadi US$60 juta per tahun untuk proyek-proyek di Pasifik, termasuk infrastruktur ketahanan iklim, memerangi penangkapan ikan ilegal dan berinvestasi dalam konservasi laut. Pendanaan baru tersebut harus disetujui Kongres AS.

Baca Juga: China Kirim Menlu Wang Yi dan Delegasi ke Kepulauan Solomon, Pasifik Selatan Bergetar

Dalam pertemuan empat hari itu negara-negara Kepulauan Pasifik membahas cara-cara menarik lebih banyak dukungan internasional untuk pembangunan dan perubahan iklim.

Namun pertemuan tersebut dibayangi oleh Kiribati yang sebelumnya menarik diri dari kelompok regional.

Negara Mikronesia itu hengkang usai perselisihan kepemimpinan di dalam blok tersebut.

Gedung Putih mengatakan perjanjian baru akan berada di bawah Strategi Indo-Pasifik.

Fiji bulan Mei bergabung dengan AS dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik yang luas, menjadikannya negara Kepulauan Pasifik pertama yang melakukannya.

Selama pidatonya, Harris mengungkapkan rencana untuk mendirikan kembali kantor Badan Pembangunan Internasional AS USAID di Fiji dan membawa kembali sukarelawan Peace Corps ke beberapa negara di sana.

Kamala Harris adalah pejabat senior Amerika terbaru yang terlibat dengan kawasan di mana persaingan dengan China makin sengit sejak pakta antara China dan Kepulauan Solomon.

Baca Juga: Samoa Tanda Tangani Kesepakatan Keamanan dengan China, Australia dan AS Cemaskan Pengaruh di Pasifik

Meskipun rincian akhir dari perjanjian itu belum diumumkan, sebuah rancangan yang bocor menyebut perjanjian memungkinkan kapal perang China berlabuh dengan aman hanya 2.000 km dari garis pantai Australia.

Selama pidatonya di Forum, Harris mengatakan penting bagi negara-negara internasional untuk dapat berperilaku “bebas dari agresi atau paksaan”.

Dia berkata, "Pada saat kita melihat aktor jahat berusaha merusak tatanan berbasis aturan, kita harus bersatu."

AS dan Australia mengandalkan Pasifik untuk ekonomi dan keamanan nasional mereka, sementara China ingin mendapatkan dukungan dari negara-negara berkembang untuk agenda diplomatiknya secara global, terutama di PBB.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi melakukan kunjungan langka selama delapan hari ke Pasifik pada bulan Mei untuk menandatangani perjanjian ekonomi dengan beberapa negara, termasuk perjanjian ekonomi dan keamanan yang luas yang ternyata tidak berhasil.

Kementerian luar negeri China mengatakan hari Senin bahwa Beijing tidak ada hubungannya dengan penarikan Kiribati dari Kepulauan Pasifik.

“Selama bertahun-tahun, China dan Forum Pulau Pasifik memiliki hubungan kerja sama yang baik,” kata juru bicara Wang Wenbin dalam konferensi pers reguler.

“China tidak ikut campur dalam urusan internal negara-negara Kepulauan Pasifik dan berharap untuk melihat solidaritas yang lebih besar dan kerja sama yang lebih erat di antara PIC untuk pembangunan bersama.”