Sri Lanka Berlakukan Jam Malam di Seluruh Negeri Usai Umumkan Keadaan Darurat Nasional

KOLOMBO, KOMPAS.TV - Sri Lanka memberlakukan jam malam di seluruh negeri mulai hari Sabtu (2/4/2022) malam hingga Senin (4/4/2022) pagi. Pemberlakuan keadaan darurat yang diumumkan oleh presiden tersebut dalam upaya untuk mencegah lebih banyak protes yang menyalahkan pemerintah atas memburuknya krisis ekonomi.

Dilaporkan Associated Press, Sabtu (4/2/2022), juru bicara pemerintah Mohan Samaranayake mengatakan, jam malam diberlakukan di bawah wewenang Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Pengunjuk rasa menyerukan pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa di luar kediaman presiden pada Kamis malam. Unjuk rasa ini membuat aparat kepolisian menembakkan gas air mata dan menangkap sejumlah orang.

“Jam malam adalah upaya untuk membungkam orang-orang,” kata Ruki Fernando, seorang aktivis hak asasi manusia yang akan menuju ibu kota, Kolombo, untuk melakukan aksi. Aksi sendiri bubar lebih awal setelah jam malam diberlakukan.

“Saya tidak tahu mengapa jam malam diumumkan. Yang kami butuhkan sekarang bukanlah jam malam, kami membutuhkan makanan, gas, bahan bakar, dan kebebasan untuk berekspresi,” kata Fernando.

Rajapaksa mengaktifkan kekuasaan darurat pada Jumat tengah malam di tengah seruan untuk berunjuk rasa di seluruh negeri pada Minggu besok, karena kemarahan atas kekurangan makanan penting, bahan bakar dan pemadaman listrik yang berkepanjangan selama minggu ini.

Sri Lanka saat ini punya kewajiban utang besar dengan cadangan devisa yang semakin menipis. Penipisan cadangan devisa itu membuat Sri Lanka kepayahan membayar impor. 

Baca Juga: Sri Lanka Umumkan Keadaan Darurat usai Krisis Ekonomi Terparah Picu Unjuk Rasa Besar

Warga mengular untuk mengantre bahan bakar. Adapun listrik padam beberapa jam setiap hari karena tidak cukup bahan bakar untuk mengoperasikan pembangkit listrik, sementara cuaca kering melemahkan kapasitas pembangkit listrik tenaga air.

Pemerintah dituding menjadi biang kesengsaraan ekonomi beruntun Sri Lanka. Pemerintah dianggap tidak melakukan diversifikasi ekspor dan selalu mengandalkan sumber devisa tradisional seperti teh, garmen, dan pariwisata. 

Pemerintah Sri Lanka juga dituding gagal mengubah budaya mengonsumsi barang-barang impor.

Pandemi Covid-19 memberi pukulan berat bagi ekonomi Sri Lanka, di mana pemerintah Sri Lanka memperkirakan adanya kerugian USD14 miliar dalam dua tahun terakhir.

Sri Lanka juga memiliki utang luar negeri yang sangat besar setelah meminjam banyak dana untuk berbagai proyek yang tidak menghasilkan uang.

Kewajiban pembayaran utang luar negeri Sri Lanka sekitar USD7 miliar untuk tahun ini saja. 

Baca Juga: Krisis Ekonomi Sri Lanka Makin Parah, Dua Orang Meninggal saat Antre Minyak Tanah

Menurut Bank Sentral Sri Lanka, inflasi negara itu melonjak menjadi 17,5 persen pada Februari lalu, dari 16,8 persen bulan sebelumnya.

Inflasi diperkirakan terus meningkat karena pemerintah membiarkan nilai tukar mata uang mengambang bebas.

Krisis di Sri Lanka menghajar seluruh lapisan masyarakat. Profesional kelas menengah dan pebisnis yang biasanya tidak ambil bagian dalam protes jalanan kini mengadakan unjuk rasa menyalakan lilin dan spanduk di banyak bagian negara.

Hari Kamis (31/3/2022), massa yang marah berunjuk rasa di sepanjang jalan menuju kediaman pribadi Rajapaksa di pinggiran Kolombo. Aksi itu juga melempari dua bus tentara yang digunakan polisi untuk memblokir jalan mereka.

Para pengunjuk rasa membakar salah satu bus dan membalikkan truk pemadam kebakaran yang bergegas untuk memadamkannya.

Kantor Rajapaksa menyalahkan “kaum garis keras terorganisir” menyusup ke dalam ribuan pengunjuk rasa atas kekerasan tersebut.

Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air dan menangkap 54 orang. Puluhan orang lainnya terluka dan beberapa wartawan dipukuli oleh polisi.

Baca Juga: Sri Lanka Batalkan Ujian Semester Jutaan Siswa Sekolah karena Kehabisan Dolar untuk Beli Kertas

Deklarasi darurat oleh Rajapaksa memberinya kekuasaan yang luas untuk menjaga ketertiban umum, menekan pemberontakan, kerusuhan atau gangguan sipil atau untuk pemeliharaan pasokan penting.

Dalam keadaan darurat, presiden dapat mengizinkan penahanan, penyitaan properti, dan penggeledahan. Dia juga dapat mengubah atau menangguhkan hukum apa pun kecuali konstitusi.

Asosiasi Pengacara Sri Lanka, kelompok pengacara terbesar, mengatakan deklarasi darurat bukanlah jawaban atas masalah negara.

Keluarga Rajapaksa yang berkuasa tidak hanya mencakup presiden tetapi juga kakak laki-lakinya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.

Lima anggota keluarga lainnya menjabat sebagai anggota parlemen, termasuk Menteri Keuangan Basil Rajapaksa, Menteri Irigasi Chamal Rajapaksa dan seorang keponakan, Menteri Olahraga Namal Rajapaksa.

Pengaruh politik Rajapaksa yang sangat besar menimbulkan kekhawatiran akan kontrol keluarga atas fungsi-fungsi utama negara dan melemahnya lembaga-lembaga pemerintah yang independen.