Negara Kecil di Eropa Ini Melegalkan Aborsi setelah Dilakukan Referendum

SAN MARINO, KOMPAS.TV - Penduduk di salah satu negara kecil di Eropa, San Marino, melegalkan aborsi setelah dilakukan referendum.

Pada referendum tersebut sebanyak 77 persen memilih mendukung keputusan dilegalkannya aborsi.

Sedangkan sekitar 23 persen memilih menolak legalisasi aborsi.

Menteri Dalam Negeri San Marino, Elena Tonini telah meminta parlemen untuk menerjemahkan hasil tersebut menjadi Undang-Undang (UU).

Baca Juga: Baku Tembak di Tepi Barat, Warga Palestina yang Tewas Kini Jadi Lima Orang

Dikutip dari BBC, hasil referendum tersebut membatalkan UU yang berasal pada 1865.

UU tersebut sebelumnya membuat San Marino menjadi salah satu tempat terakhir di Eropa di mana aborsi dilarang.

Jumlah pemilih untuk referendum di negara yang dikeliling oleh Italia dengan luas wilayah hanya 61,2 km persegi itu adalah sebanyak 41 persen.

Mosi yang disahkan oleh pemilih memungkinkan perempuan untuk secara sukarela mengakhiri kehamilan mereka selama 12 pekan masa kehamilan.

Setelah 12 pekan, aborsi hanya diizinkan jika kesehatan ibu terancam, atau jika kelainan janin bisa menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis.

Pada UU sebelumnya, perempuan bisa dipenjara tiga tahun jika melakukan aborsi.

Sedangkan dokter yang melakukan prosedur ini bisa dipenjara hingga enam tahun.

Tetapi, tak ada yang pernah dihukum atas kasus ini.

Biasanya perempuan San Marino memutuskan pergi ke Italia untuk melakukan aborsi.

Di Italia, aborsi telah dinyatakan legal sejak 1978.

Tapi cara ini juga tak selalu berhasil. Di Italia dokter memiliki hak untuk menolak aborsi.

Baca Juga: China Larang Tayangan "Ultraman Tiga" karena Dianggap Terlalu Kasar, Netizen Kecewa

Dikabarkan lebih dari 35.000 orang, sepertiga di antaranya tinggal di luar negeri, berhak memilih pada referendum yang diinisiasi Persatuan Perempuan San Marino (UDS).

Biasanya negara yang memiliki warisan Katolik yang kuat itu, secara sosial sangat konservatif.

Oposisi untuk mengkriminalisasi aborsi telah dipimpin oleh Partai Demokrat Kristen San Marino, yang memiliki ikatan kuat dengan Gereja Katolik, dan memerintah di negara itu selama hampir 20 tahun.

Tetapi para aktivis telah berusaha membangun momentum yang diciptakan negara Eropa lainnya, Gibraltar dan Irlandia, yang melegalisasi aborsi beberapa tahun terakhir.