PM Australia Hubungi Jokowi, Tenangkan Indonesia soal Kapal Selam Nuklir

CANBERRA, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Australia Scott Morrison menghubungi Presiden Joko Widodo, usai Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan prihatin dengan perlombaan senjata terkait perjanjian trilateral Australia-Inggris-Amerika Serikat.

Dalam kesempatan itu, PM Morrison disebut telah menegaskan kembali kepada Jokowi bahwa Australia akan tetap menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT).

Seperti dilaporkan ABC Australia, Selasa (21/9/2021), Morrison mengatakan kemitraan keamanan Australia-Inggris-Amerika Serikat (AUKUS) yang baru justru akan berkontribusi pada stabilitas dan "keseimbangan strategis" di kawasan.

Baca Juga: AS Kirim Kapal Perusak ke Laut China Selatan, Reaksi Usai China Sahkan UU Maritim Baru

Menurut dia, delegasi Australia juga akan berangkat ke Jakarta untuk memberikan penjelasan lebih terperinci kepada Pemerintah Indonesia.

Indonesia bukan satu-satunya negara ASEAN yang menyatakan kekhawatiran secara terbuka tentang armada kapal selam bertenaga nuklir yang akan diadakan oleh Australia.

Sebelumnya Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan proyek tersebut dapat "memprovokasi negara lain untuk mengambil tindakan yang lebih agresif di kawasan ini, terutama di Laut China Selatan".

Beberapa negara di kawasan ini juga khawatir bahwa kemitraan pertahanan baru AUKUS dapat semakin meminggirkan kelompok diplomatik Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Para diplomat dan pejabat pertahanan Australia secara intensif memberikan pengarahan kepada rekan-rekan mereka di ASEAN dalam upaya untuk menenangkan dan meredakan kekhawatiran mereka.

Duta Besar Australia untuk ASEAN Will Nankervis kemarin mengeluarkan pernyataan bahwa AUKUS "bukan aliansi atau pakta pertahanan".

Baca Juga: Tunjukkan Eksistensi, India Kerahkan 4 Kapal Perang, Laut China Selatan pun Makin Panas

"Tidak mengubah komitmen Australia terhadap ASEAN maupun dukungan berkelanjutan kami untuk kepemipinan ASEAN di kawasan."

Pernyataan itu juga menekankan bahwa Australia tidak memiliki keinginan untuk memperoleh senjata nuklir dan bahwa armada kapal selam baru tidak akan dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir.

"Australia tetap teguh dalam dukungannya terhadap Perjanjian Non-Proliferasi (NPT). Australia akan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional untuk memastikan kepatuhan penuh dengan kewajiban NPT kami sebagai Negara Senjata Non-Nuklir," kata Nankervis.

"Kami tetap berkomitmen untuk memperkuat kepercayaan internasional pada integritas rezim non-proliferasi internasional, dan untuk menegakkan kepemimpinan global kami dalam domain ini."

Baca Juga: Sejumlah Kapal Induk Penyerang Inggris Masuk Laut China Selatan, China Siap Berperang

Meski demikian tidak semua negara Asia Tenggara memiliki keprihatinan yang sama dengan Indonesia dan Malaysia.

Singapura tidak mengajukan keberatan atas pengumuman pemerintah Australia sementara Filipina mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Australia memiliki hak untuk meningkatkan pertahanannya.

Pemerintah federal juga meyakini Vietnam bisa menerima proposal tersebut, meskipun belum mengeluarkan pernyataan publik.

Kesepakatan AUKUS sejauh ini dianggap untuk menyaingi kekuatan China yang semakin meningkat di kawasan.

Kesepakatan baru Australia dengan Inggris dan AS juga telah memicu kemarahan Perancis, yang sebelumnya memiliki perjanjian dengan Australia soal pembelian kapal selam konvensional. 

Berbicara pada forum Asia Society yang berlangsung secara virtual pada Selasa kemarin, Menlu RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia mencatat komitmen-komitmen yang dinyatakan Australia, termasuk janji negara itu untuk terus menghormati prinsip nonproliferasi dan hukum internasional.

“Tetapi saya menekankan bahwa yang tidak diinginkan oleh kita semua adalah kemungkinan meningkatnya perlombaan senjata dan power projection (unjuk kekuatan—red) di kawasan, yang tentunya akan dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan,” kata Menlu RI.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres juga memperingatkan tentang meningkatnya ketegangan antara China dan AS.