PM Australia Hubungi Jokowi, Tenangkan Indonesia soal Kapal Selam Nuklir

"Tidak mengubah komitmen Australia terhadap ASEAN maupun dukungan berkelanjutan kami untuk kepemipinan ASEAN di kawasan."

Pernyataan itu juga menekankan bahwa Australia tidak memiliki keinginan untuk memperoleh senjata nuklir dan bahwa armada kapal selam baru tidak akan dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir.

"Australia tetap teguh dalam dukungannya terhadap Perjanjian Non-Proliferasi (NPT). Australia akan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional untuk memastikan kepatuhan penuh dengan kewajiban NPT kami sebagai Negara Senjata Non-Nuklir," kata Nankervis.

"Kami tetap berkomitmen untuk memperkuat kepercayaan internasional pada integritas rezim non-proliferasi internasional, dan untuk menegakkan kepemimpinan global kami dalam domain ini."

Baca Juga: Sejumlah Kapal Induk Penyerang Inggris Masuk Laut China Selatan, China Siap Berperang

Meski demikian tidak semua negara Asia Tenggara memiliki keprihatinan yang sama dengan Indonesia dan Malaysia.

Singapura tidak mengajukan keberatan atas pengumuman pemerintah Australia sementara Filipina mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Australia memiliki hak untuk meningkatkan pertahanannya.

Pemerintah federal juga meyakini Vietnam bisa menerima proposal tersebut, meskipun belum mengeluarkan pernyataan publik.

Kesepakatan AUKUS sejauh ini dianggap untuk menyaingi kekuatan China yang semakin meningkat di kawasan.

Kesepakatan baru Australia dengan Inggris dan AS juga telah memicu kemarahan Perancis, yang sebelumnya memiliki perjanjian dengan Australia soal pembelian kapal selam konvensional. 

Berbicara pada forum Asia Society yang berlangsung secara virtual pada Selasa kemarin, Menlu RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia mencatat komitmen-komitmen yang dinyatakan Australia, termasuk janji negara itu untuk terus menghormati prinsip nonproliferasi dan hukum internasional.

“Tetapi saya menekankan bahwa yang tidak diinginkan oleh kita semua adalah kemungkinan meningkatnya perlombaan senjata dan power projection (unjuk kekuatan—red) di kawasan, yang tentunya akan dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan,” kata Menlu RI.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres juga memperingatkan tentang meningkatnya ketegangan antara China dan AS.